FATIN HUMAYRA ZULFA ISHADAMY Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Skripsi

Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagangan karbon yang fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan perdagangan karbon di Aceh. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan kelembagaan, teknis, dan sosial, sekaligus menyoroti peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola karbon berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan utama dari BPMA, OJK, peneliti dari universitas lokal, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPMA memiliki peran strategis dalam mengatur proyek-proyek Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2024, sementara OJK mengawasi operasional bursa karbon berdasarkan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 14 Tahun 2023. Meskipun menghadapi tantangan seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya keterlibatan publik, dan terbatasnya infrastruktur teknis, lanskap ekologi dan ekonomi Aceh menempatkannya pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin nasional dalam perdagangan karbon. Studi ini merekomendasikan koordinasi yang lebih kuat antara BPMA dan OJK, pengembangan peraturan daerah yang disesuaikan dengan otonomi khusus Aceh, serta investasi dalam infrastruktur MRV dan penjangkauan publik. Dengan sinergi yang lebih baik, kejelasan hukum, dan peningkatan kapasitas lokal, Aceh berpotensi mengubah aset lingkungannya menjadi nilai iklim dan ekonomi jangka panjang. NATURAL RESOURCES - LAW 346.044 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703231 2025-10-14 10:28:01 2025-10-14 11:42:22 machine generated