Zihan Fahira Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Hukum Unsyiah 2025 id Indonesia

Theses

PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTERI PASCA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYARIYYAH BANDA ACEH Zihan Fahira * Iman Jauhari ** Muazzin *** ABSTRAK Pemenuhan nafkah isteri pasca cerai gugat masih menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan normatif seperti Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam memang mengatur kewajiban suami memberi nafkah selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun, tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai nafkah bagi isteri setelah putusan cerai gugat dijatuhkan. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak isteri yang tidak terbukti nusyuz namun tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait nafkah pasca perceraian. Meskipun terdapat pedoman melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan yurisprudensi Mahkamah Agung, implementasinya belum seragam. Putusan hakim sering kali berbeda antara satu perkara dengan yang lain, baik dalam hal mengabulkan, menolak, maupun mengabulkan sebagian tuntutan nafkah, sehingga memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih progresif dan berkeadilan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dalam memutus tuntutan nafkah isteri pasca cerai gugat, serta mengkaji penerapan teori hukum progresif Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, dan SEMA; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, serta hasil wawancara langsung dengan tiga orang hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data ini diperkuat dengan data lapangan berupa salinan putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum dan konsistensi penerapan prinsip hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dalam memutus nafkah isteri pasca cerai gugat didasarkan pada norma hukum positif seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, SEMA No. 2 Tahun 2019, dan asas hukum acara. Hakim menolak tuntutan nafkah apabila isteri terbukti nusyuz atau jika tuntutan tidak dicantumkan dalam petitum karena terikat larangan memutus ultra petita. Sebaliknya, jika isteri tidak terbukti nusyuz dan petitum memuat tuntutan nafkah, hakim dapat mengabulkan dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan kemampuan ekonomi suami. Dalam hal ini, hakim menerapkan asas judex facti, prinsip rechtsvinding, serta teori hukum progresif untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial-ekonomi para pihak guna mencapai keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi regulasi terkait nafkah pasca cerai gugat dan perlunya Mahkamah Agung memperkuat pedoman bagi hakim agar pendekatan hukum progresif dapat diterapkan secara konsisten, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Kata Kunci: Hukum Progresif, Nafkah Pasca Cerai, Keadilan Substantif MARRIAGE - LAW ISLAMIC LAW LAW ENFORCEMENT - LAW 345.052 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703219 2025-10-14 09:36:42 2025-10-15 11:43:17 machine generated