Electronic Theses and Dissertation

Hutan mangrove di Kecamatan Setia Bakti ini sudah mulai dimanfaatkan oleh
masyarakat dan pemerintah untuk dijadikan kawasan ekowisata. Hal ini dilihat dari beberapa
fasilitas yang sudah disediakan oleh masyarakat berupa jembatan-jembatan kecil untuk
menyusuri hutan mangrove. Akan tetapi, hutan mangrove di Kecamatan Setia Bakti selama
ini pengelolaannya belum maksimal, hal ini dilihat dari masih kurang adanya penyediaan
fasilitas sarana dan prasaran penunjang di kawasan wisata. Ini dilihat dari beberapa fasilitas
yang sudah rusak namun tidak ada perbaikan dan kurang adanya pengadaan fasilitas sarana
dan prasaran dalam menunjang hutan mangrove untuk dijadikan kawasan ekowisata. Untuk
itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove di
Kecamatan Setia Bakti tersebut. Hal ini karena masyarakat merupakan pihak atau orang yang
paling dekat dengan kawasan hutan mangrove dan yang paling bisa diharapkan dalam
pengelolaan hutan mangrove. Namun, di sisi lain adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten
Aceh Jaya tentang Pelarangan Penebangan Hutan Mangrove, membuat masyarakat kembali
terhalang dalam berpartisipasi pengelolaan hutan tersebut.
Tingkat persepsi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dalam kawasan
wisata diperlihatkan bahwa 23,75% responden menyatakan bahwa fungsi ekowisata sebagai
area edukasi. Selain itu persepsi masyarakat terhadap fasilitas tempat kuliner sebanyak
28,74%. Sementara itu, untuk pengembangan kawasan wisata sebanyak 28,75% responden
berpendapat bahwa keindahan alam kawasan wisata sayeueng harus menjadi prioritas utama,
guna menjaga pesona dan keseimbangan ekosistemnya agar tetap lestari dan menarik bagi
wisatawan.

The mangrove forest in Setia Bakti District has begun to be utilized by the community and government as an ecotourism area. This is evident in the facilities provided by the community, including small bridges for traversing the mangrove forest. However, the management of the mangrove forest in Setia Bakti District has not been optimal, as evidenced by the lack of supporting facilities and infrastructure in the tourism area. This is evident in several damaged facilities that have not been repaired, and the lack of adequate infrastructure to support the mangrove forest's development as an ecotourism area. Therefore, community participation is essential in managing the mangrove forest in Setia Bakti District. This is because the community is the party or people closest to the mangrove forest and the ones most likely to be relied upon for its management. However, the Aceh Jaya Regency Government Regulation on the Prohibition of Mangrove Logging has further hindered the community from participating in forest management. Community perceptions regarding mangrove forest management within tourist areas show that 23.75% of respondents stated that ecotourism serves as an educational area. Furthermore, 28.74% of respondents expressed a positive perception regarding culinary facilities. Meanwhile, regarding tourism development, 28.75% of respondents believed that the natural beauty of the Sayeueng tourist area should be a top priority, in order to maintain the charm and balance of its ecosystem, ensuring its sustainability and attractiveness to tourists.