Nisa Ul Afifah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Terhadap pelaku yang masih berstatus anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mengatur bahwa penanganan perkara wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif seperti diversi, dan pemidanaan hanya sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Namun dalam praktiknya, masih ditemukan anak yang dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan walaupun terdapat alternatif penyelesaian lain. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, implementasi pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan dampak pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, mengacu pada Pasal 363 KUHP serta prinsip dalam UU SPPA, seperti kepentingan terbaik bagi anak dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dalam dua putusan yang diteliti, hakim menjatuhkan pidana berbeda, yaitu penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan masa percobaan di UPTD RSJN Dinas Sosial Aceh. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antar lembaga dan tetap menjamin hak-hak anak. Meskipun pemidanaan memberi dampak positif seperti efek jera dan perbaikan diri, tantangan masih muncul dalam proses reintegrasi sosial akibat kurangnya dukungan keluarga dan stigma masyarakat. Diharapkan agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan senantiasa mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap anak melalui koordinasi antarlembaga serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Diharapkan kepada keluarga, masyarakat, dan instansi sosial untuk memberikan dukungan aktif dalam proses reintegrasi anak pasca pemidanaan. CHILD ABUSE - CRIMINOLOGY - CRIMINAL LAW THEFT - LAW 345.025 554 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703111 2025-10-12 09:30:16 2025-10-13 09:46:28 machine generated