FITRIANI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam praktiknya, prinsip ini dilanggar dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, pemilik tanah mempertahankan hak milik tanpa mempertimbangkan hak akses jalan masyarakat sekitar. Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, serta untuk menjelaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan majelis hakim. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen, terhadap bahan hukum primer seperti perundang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel, dan jurnal, serta bahan tersier berupa ensiklopedia, website, dan kamus. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bna, bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut belum optimal dalam menggali dan menerapkan norma hukum yang relevan dan kurang cermat dalam menilai kekuatan alat bukti berupa dokumen fotokopi. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum, akan tetapi telah berupaya memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan. Disarankan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk meningkatkan kecermatan dan kedalaman terutama di dalam proses pembuktian, guna menjamin bahwa putusan benar-benar dilandasi oleh bukti yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Agar putusan tidak hanya adil dan bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat secara luas. Kepada masyarakat lebih memahami pentingnya hak atas akses jalan sebagai bagian dari hak kepemilikan tanah yang dijamin oleh hukum. Setiap individu hendaknya tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dalam pemanfaatan tanah atau bangunan, tetapi juga memperhatikan hak orang lain di sekitarnya. LAND - PROPERTY LAW LAND OWNERSHIP 346.043 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1702831 2025-10-07 09:23:39 2025-10-07 11:13:38 machine generated