Electronic Theses and Dissertation

Cyber patrol merupakan salah satu strategi penting dalam menjaga keamanan data
digital di era teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Kota Banda Aceh
sebagai ibu kota provinsi yang mengalami tingginya ancaman cyber akibat
lemahnya regulasi, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi digital
masyarakat, yang dimana dampaknya mulai dari pencurian data pribadi, penipuan
daring, hingga penyebaran konten ilegal yang berpotensi merusak tatanan digital
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan
collaborative governance penanganan Cyber Patrol dalam Pengamanan Data di
Kota Banda Aceh, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mengiringi
proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini
menggunakan teori collaborative governance dari ansell dan gush dengan
pendekatan quadruplehelix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan
data melalui strategi cyber patrol di Banda Aceh yang dapat melibatkan berbagai
aktor seperti aparat penegak hukum, Diskominfo, akademisi, tim IT, dan
masyarakat. Kolaborasi ini dapat menunjukkan arah yang positif meskipun masih
dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti belum adanya regulasi yang secara
spesifik mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, lemahnya
koordinasi lintas sektor, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat.
Saran dalam penelitian ini difokuskan pada pentingnya penyusunan regulasi yang
jelas terkait pengamanan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
bidang keamanan cyber, serta perluasan program edukasi dan literasi digital bagi
masyarakat. Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor melalui penerapan
strategi cyber patrol secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan
pengamanan data di Banda Aceh lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap
berbagai ancaman cyber.
Kata Kunci: Cyber Patrol, Collaborative Governance, Keamanan Data,
Quadruple Helix, Banda Aceh.

Cyber patrols are one of the important strategies in maintaining the security of digital data in the rapidly evolving information technology era. Banda Aceh City, as the provincial capital, faces a high level of cyber threats due to weak regulations, poor inter-agency coordination, and low digital literacy among the public. The impact ranges from theft of personal data and online fraud to the spread of illegal content that could disrupt the digital order of society. This research aims to determine how collaborative governance is applied in handling Cyber Patrol for data security in Banda Aceh City, as well as to identify various constraints accompanying the collaboration process between stakeholders. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. This study employs Ansell and Gush's collaborative governance theory with a quadruple helix approach. The research results indicate that data security thru a cyber patrol strategy in Banda Aceh can involve various actors such as law enforcement officers, the Department of Communication and Information, academics, IT teams, and the community. This collaboration can show a positive direction despite still facing some constraints, such as the lack of specific regulations governing the duties and responsibilities of each party, weak cross-sectoral coordination, and low digital literacy among the public. The recommendations in this study focus on the importance of developing clear regulations related to data security, increasing human resource capacity in the field of cybersecurity, and expanding digital education and literacy programs for the community. In addition, strengthening cross-sector collaboration thru the sustainable implementation of cyber patrol strategies is needed to ensure more effective, adaptive, and responsive data security in Banda Aceh against various cyber threats. Keywords: Cyber Patrol, Collaborative Governance, Data Security, Quadruple Helix, Banda Aceh.