AN ANALYSIS OF STABILIZATION AND UMBRELLA CLAUSES INTAN MAULIDA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Skripsi

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak adanya klausul stabilisasi dan ketentuan payung hukum internasional yang merusak kepercayaan investor terhadap kepastian hukum jangka panjang. Masalah penelitian utama terletak pada rendahnya realisasi target investasi FDI di Nusantara dibandingkan dengan tujuan, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan Otorita IKN, serta ketidakpastian regulasi dan perlindungan hukum bagi investor yang dapat menimbulkan risiko operasional dan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan Peraturan Pemerintah No. 29/2024 telah memberikan insentif dan perlindungan yang memadai untuk menarik modal asing sekaligus mengurangi risiko investasi di IKN, dengan fokus khusus pada kebutuhan klausul stabilisasi dan payung dalam kerangka hukum investasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, memanfaatkan bahan hukum primer termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian internasional, serta bahan sekunder dari jurnal, buku, dan studi komparatif. Analisis ini didukung oleh kerangka evaluasi kebijakan publik OECD untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, kemampuan adaptasi, dan keberlanjutan peraturan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah No. 29/2024 meningkatkan beberapa aspek perizinan dan insentif, kurangnya klausul stabilisasi dan payung menciptakan kerentanan terhadap perubahan peraturan dan pelanggaran kontrak pemerintah. Kesenjangan dalam realisasi FDI yang stagnan menunjukkan bahwa kepercayaan investor belum sepenuhnya pulih. Sebagai rekomendasi, peraturan Nusantara perlu memasukkan klausul stabilisasi dan payung, memperjelas durasi dan cakupan insentif, serta memperkuat harmonisasi kewenangan untuk meningkatkan kepastian hukum dan daya saing global IKN. REGULATIONS (LAWS) GOVERNMENT POLICY 348.025 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1702313 2025-09-22 12:04:03 2025-09-23 11:46:14 machine generated