Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pilkada Kota Subulussalam tahun 2024 memunculkan polemik terkait
persyaratan pencalonan kepala daerah, khususnya mengenai kriteria siapa yang
dianggap sebagai "orang Aceh". Polemik ini menimbulkan perdebatan dan juga
sosial, dan politik yang cukup sangat tajam, baik di kalangan masyarakat
maupun elite lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada
bagaimana polemik tersebut muncul dan bagaimana penyelesaiannya . Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam kasus tersebut
dengan menggunakan pendekatan teori elite politik Gaetano Mosca, yang
menyatakan bahwa kekuasaan dalam segelintir elite, meskipun sangat tampak
demokratis. Tetapi bagian dari manuver elite dalam mempertahankan pengaruh
dan dominasi politik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka,
dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap narasi dan
tindakan politik yang muncul selama proses pencalonan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa polemik dan juga pencalonan tidak lepas dari peran elite
politik lokal yang memanfaatkan isu identitas untuk mempertahankan kekuasaan.
Masyarakat hanya menjadi objek dalam dinamika yang dikendalikan oleh elite
yang terorganisir. Temuan ini memperkuat relevansi teori Gaetano Mosca, bahwa
dalam sistem politik, elite tetap memegang kendali meskipun prosedur
demokratis dijalankan secara formal. idak dapat dilepaskan dari peran dan
kepentingan elite politik lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa polemik
ini bukan semata-mata persoalan administratif melainkan berkaitan erat dengan
dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Para elite politik memanfaatkan isu identitas
sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan, memengaruhi opini
publik, dan menyusun strategi dalam upaya memenangkan kontestasi politik.

Kata Kunci: Pilkada Subulussalam, Elite Politik

ABSTRACT The 2024 mayoral election (Pilkada) in Subulussalam City gave rise to a controversy regarding the candidacy requirements, particularly the criteria for defining who is considered an "Acehnese person" (“orang Aceh”). This controversy triggered sharp legal, social, and political debates among both the general public and local elites. The main research problem in this study focuses on how the polemic emerged and how it was addressed. This research aims to analyze the local political dynamics in this case using Gaetano Mosca’s elite theory, which states that power is always concentrated in the hands of a small elite, even when political systems appear democratic. In this context, the controversy surrounding the candidacy is not purely legal in nature but is part of an elite maneuver to maintain influence and political dominance. The study uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, literature review, and documentation. The analysis is carried out in-depth, focusing on the narratives and political actions that developed during the nomination process. The findings reveal that the polemic and the candidacy process are inseparable from the role and interests of local political elites. The controversy is not merely an administrative issue but is closely tied to local power dynamics. Political elites strategically utilized identity issues as political instruments to maintain control, influence public opinion, and shape strategies to win electoral competition. The public, in this context, becomes an object within a political dynamic controlled by an organized elite. These findings affirm the relevance of Gaetano Mosca’s theory, which emphasizes that in political systems, elites continue to hold real power, even when democratic procedures are formally observed. Keywords: Subulussalam Election, Political Elite