Najwa Mutia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Bpd tentang Sengketa Kepemilikan Tanah dan menjelaskan penerapan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, buku-buku, literatur-literatur, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bukti akta pembagian warisan yang dijadikan dasar kepemilikan tidak dibuat PPAT, dimana hakim dalam memberikan putusan mengabaikan fakta-fakta bahwa alat bukti yang diajukan Pembanding tidak memenuhi syarat formil peralihan dan pembagian hak atas tanah. Dalam putusan ini, belum diterapkan asas kepastian hukum dan keadilan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari putusan hakim yang bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan mengabaikan fakta penguasaan fisik objek sengketa sejak 1970 oleh masyarakat Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Disarankan kepada hakim untuk lebih memperhatikan fakta-fakta persidangan dan melakukan peninjauan terhadap aturan hukum yang digunakan dan disarankan untuk menghasilkan putusan yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan. LAND - PROPERTY LAW 346.043 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 169347 2025-08-13 08:46:19 2025-08-13 09:37:48 machine generated