Auva Moeda Pratama Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2025 id Indonesia

Theses

Pembuatan AJB dihadapan PPAT harus dihadiri dan dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjual dan pembeli atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 24/1997 dan Pasal 22 PP No. 37/1998. Akan tetapi, adanya AJB yang hanya dihadiri oleh satu pihak yaitu pembeli dengan dasar PPJB yang berisi klausul kuasa mutlak. Oleh sebab itu, AJB tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sehingga mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah seperti dialami Penggugat dalam Putusan Mahakmah Agung Nomor 106 PK/Pdt/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban PPAT dalam akta jual beli tanah berdasarkan unsur penyalahgunaan keadaan, perlindungan hukum penjual dalam jual beli tanah dihadapan PPAT berdasarkan unsur penyalahgunaan keadaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara jual beli tanah dihadapan PPAT berdasarkan unsur penyalahgunaan keadaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/Pdt/2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun secara administratif dalam pembuatan akta jual beli tanah yang didasarkan pada unsur penyalahgunaan keadaan. Secara umum, penjual dalam jual beli tanah dihadapan PPAT berdasarkan unsur penyalahgunaan keadaan mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/Pdt/2020 yaitu Yurisprudensi MARI Nomor 3666 K/Pdt/1992 tanggal 26 Oktober 1994 dan Yurisprudensi MARI Nomor 275 K/Pdt/2004 tanggal 29 Agustus 2005 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Membuat Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Saran dari hasil penelitian ini yaitu PPAT harus bertindak secara hati-hati dan teliti serta membuat akta autentik didasarkan pada Kode Etik IPPAT dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah atau instansi terkait harus membuat undang undang tentang penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan suatu perjanjian. LAND - PROPERTY LAW 346.043 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 169227 2025-08-08 16:04:42 2025-08-12 15:02:26 machine generated