Cut Nanda Risma Putri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2025 id Indonesia

Theses

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH ABSTRAK Cut Nanda Risma Putri* Yanis Rinaldi** Sanusi*** Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, bahwa PPAT mempunyai tugas pokok dan wewenang membuat akta autentik sebagai bentuk telah dilakukan perbuatan hukum, salah satunya yaitu akta hibah. Namun dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth., terdapat akta Hibah No. 232/2013 dinyatakan batal dan tidak sah oleh hakim. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Perbandingan persyaratan hibah tanah antara menurut KUHPerdata dan Hukum Islam, dan Penerapan pembatalan akta hibah tanah yang dibuat tanpa persetujuan pemilik sah dalam suatu putusan pengadilan, serta tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta hibah tanah, terutama yang melibatkan penyalahgunaan dokumen. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan metode analisis yang digunakan analisis kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam mensyaratkan hibah tanah, di mana Hukum Perdata lebih menekankan formalitas administratif seperti akta otentik dan persetujuan para pihak, sedangkan Hukum Islam lebih mengutamakan substansi niat tulus dan penyerahan nyata (qabdh). Dalam praktiknya, akta hibah tanah yang tidak memenuhi syarat hukum, seperti tanpa persetujuan pemilik sah atau tanpa keterlibatan pihak yang berhak, dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus di Gampong Lamsidaya yang melibatkan penyalahgunaan dokumen dalam lingkup keluarga. PPAT sebagai pejabat pembuat akta memegang peranan penting dan strategis dalam menjamin keabsahan peralihan hak atas tanah, untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian karena kekeliruan atau kelalaian dapat menimbulkan akibat hukum perdata maupun pidana. Sinergi antara pendekatan formil dan substansial sangat penting untuk menciptakan mekanisme hibah tanah yang sah, adil, dan melindungi semua pihak dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik. Disarankan kepada PPAT untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian, memastikan kehadiran, identitas, dan persetujuan tertulis dari pihak terkait sebelum membuat akta hibah. Pemilik tanah juga perlu menjaga dokumen asli secara aman dan tidak menyerahkannya tanpa bukti tertulis, guna mencegah penyalahgunaan. Selain itu, lembaga peradilan dan pertanahan diharapkan lebih cermat menilai keabsahan dokumen agar tidak melegitimasi tindakan melawan hukum. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Akta Hibah, Persetujuan, Pemilik Sah. * Cut Nanda Risma Putri, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan FH USK ** Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum., Pembimbing Utama, FH USK *** Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.LIS., LL.M., Pembimbing Pendamping, FH USK LEGAL AID - LAW DEEDS 346.043 8 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 169181 2025-08-08 13:08:55 2025-08-14 10:13:26 machine generated