Electronic Theses and Dissertation

Getah pinus merupakan salah satu komoditas hutan non-kayu yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan, khususnya di Aceh. Pemberlakuan kebijakan moratorium yang membatasi penjualan getah pinus ke luar wilayah Aceh memberikan manfaat akan nilai tambah getah pinus di Wilayah Aceh karena diolah terlebih dahulu sebelum didistribusikan keluar Wilayah. Namun, terdapat konsekuensi ekonomi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam produksi getah pinus, terutama pengelola usaha getah pinus dan para penyadap getah pinus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan moratorium terhadap pendapatan pengelola dan penyadap getah pinus di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan areal konsesi PT Tusam Hutani Lestari. Larangan penjualan getah pinus tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 03/INSTR/2020 tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh yang terhitung sejak 01 April tahun 2020. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengeluaran Getah Pinus. Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan pinus areal konsesi PT Tusam Hutani Lestari di Kabupaten Aceh Tengah pada bulan Maret hingga bulan Mei 2025. Sampel lokasi ditentukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan bahwa lokasi yang diambil yaitu lokasi yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas areal paling tinggi dan tingkat produktivitas yang tinggi pula yaitu pada Blok Jambo Aye dan Blok Serule. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua kelompok yang terdiri dari pengelola dan penyadap getah pinus. PT Inhutani 5 sebagai pengelola, sedangkan penyadap merupakan tenaga kerja dari pengelola sebanyak 45 responden. Untuk melihat dampak terhadap pendapatan pengelola menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM) untuk menganalisis perbedaan antara profitabilitas privat dan sosial. Kemudian, Uji paired sample t-test untuk melihat dampak pendapatan penyadap yaitu dengan melihat bagaimana perbandingan pendapatan antara pendapatan sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini. Hasil PAM menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berdampak terhadap profitabilitas pengelola. Keuntungan privat yang diperoleh sebesar Rp 86.725.216, sedangkan keuntungan sosial mencapai Rp 188.682.591, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 101.957.375. Selain itu, nilai Nominal Protection Coefficient (NPC) < 1 dan Effective Protection Coefficient (EPC) < 1 mengindikasikan bahwa kebijakan ini menyebabkan distorsi harga dan menurunkan pendapatan pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola harus menjual hasil produksi di bawah harga sosial akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, hasil uji paired sample t-test menunjukkan adanya penurunan signifikan terhadap pendapatan penyadap, yaitu dari Rp 5.430.000,00 menjadi Rp 5.052.222,22 per bulan, dengan nilai signifikansi 0,005. Meskipun demikian, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri hilir di wilayah Aceh melalui pembangunan pabrik pengolahan getah pinus yang lebih bernilai tambah. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong penyerapan tenaga kerja baru di sektor pengolahan dan distribusi, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara bertahap.

Pine resin is one of the non-timber forest products that plays a strategic role in supporting the economy of communities around forest areas, particularly in Aceh. The implementation of a moratorium policy restricting the sale of pine resin outside the Aceh region has resulted in added value for pine resin in the Aceh region, as it is processed before being distributed outside the region. However, there are economic consequences for various parties involved in pine resin production, particularly pine resin business operators and resin tappers. This study aims to examine the impact of the moratorium policy on the income of pine resin operators and tappers in Aceh Tengah District, which is the concession area of PT Tusam Hutani Lestari. The ban on pine resin sales is outlined in Aceh Governor's Instruction (Ingub) No. 03/INSTR/2020 on the Moratorium on Pine Resin Sales Outside the Aceh Region, effective as of April 1, 2020. This was further reinforced by Aceh Governor's Regulation No. 15 of 2023 on Guidelines for the Processing and Distribution of Pine Resin. This study was conducted in the pine forest concession area of PT Tusam Hutani Lestari in Central Aceh Regency from March to May 2025. The sample locations were determined using purposive sampling, considering that the selected locations were in Aceh Tengah Regency with the highest area coverage and high productivity levels, specifically in Block Jambo Aye and Block Serule. The samples used in this study consisted of two groups: managers and pine resin tappers. PT Inhutani 5 acts as the manager, while the tappers are workers employed by the manager, totaling 45 respondents. To assess the impact on managers' income, the Policy Analysis Matrix (PAM) method was used to analyze the differences between private and social profitability. Additionally, a paired sample t-test was conducted to examine the impact on tappers' income by comparing their income before and after the implementation of this policy. The PAM results show that the moratorium policy has an impact on the profitability of managers. Private profits amounted to Rp 86,725,216, while social profits reached Rp 188,682,591, resulting in a difference of Rp 101,957,375. Additionally, the Nominal Protection Coefficient (NPC) < 1 and Effective Protection Coefficient (EPC) < 1 indicate that this policy causes price distortions and reduces managers' income. This suggests that managers must sell their products below the social price due to limited market access. Meanwhile, the results of the paired sample t-test show a significant decrease in the income of tappers, from Rp 5,430,000.00 to Rp 5,052,222.22 per month, with a significance value of 0.005. However, this policy has a positive impact on the development of downstream industries in the Aceh region through the construction of more value-added pine resin processing plants. Additionally, this policy has encouraged the absorption of new labor in the processing and distribution sectors, thereby contributing to the gradual growth of the regional economy.