CUT PUTRI NAHRISYAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2015 id Indonesia

Null

ABSTRAK CUT PUTRI NAHRISYAH, 2015 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BIREUEN NOMOR7/PDT.G/2007 TENTANG SENGKETA HAK MILIK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 63) pp., bibl., app. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, menentukan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah maupun menurut ketentuan undang-undang menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Walaupun mengenai hak milik dan kepemilikan telah diatur dalam UUPA, namun dalam masyarakat tetap terjadi sengketa, khususnya yang menyangkut kepemilikian tanah milik adat. Hal ini sebagamana yang terjadi di sengketa hak milik atas tanah yang termuat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2007/PN-Bir tentang sengketa hak milik. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memutuskan perkara Nomor 07/Pdt.G/2007/PN-Bir tentang sengketa hak milik dan Analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam kaitannya dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan studi kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 07/Pdt.G/2007/PN-BIR. Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 07/Pdt.G/2007/PN-Bir adalah mengenai keabsahan status perangkat gampong sebagai penggugat, status kepemilikan 2 (dua) bidang tanah terperkara terbukti merupakan tanah wakaf kepada meunasah Gampong PK, Surat Keterangan Hak Milik No.8/P2K/BIMAS/1975 tidak memiliki kekuatan hukum, tindakan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan tergugat sebagai pihak yang kalah harus membayar biaya perkara. Putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Ketentuan Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2007/PN-Bir telah sesuai dengan ketiga tujuan hukum tersebut, namun lebih condong pada asas kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Sedangkan tujuan keadilan dan kemanfaatan ditunjukkan oleh persamaan hak dan kewajiban, dimana pihak yang menang dapat menuntut haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi kewajibannya serta objek terpekara yang menjadi sengketa kembali dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai asset meunasah gampong PK. Disarankan para pihak agar melaksanakan putusan sesuai dengan amar putusan secara sukarela dan kepada pihak yang kalah agar dalam mengajukan upaya hukum menyertakan alat bukti maupun saksi yang lebih kuat sehingga tidak melakukan upaya hukum yang sia-sia. Disarankan majelis hakim agar tidak saja melihat bukti kerugian sebagai akibat langsung suatu sengketa milik, namun hendaknya mempertimbangkan dampak yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari mengingat objek terpekara adalah asset Meunasah Gampong yang dimanfaatkan masyarakat banyak. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 16899 2015-10-13 15:00:29 2015-10-13 15:14:22 machine generated