Furqan Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Theses

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE Furqan Rizanizarli Eddy Purnama ABSTRAK Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan KUHAP. Sebagai judex juris, Mahkamah Agung hanya berwenang menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat fakta (judex factie), bukan menilai ulang fakta perkara. Pasal 253 KUHAP secara limitatif menetapkan alasan kasasi, yaitu kesalahan penerapan hukum, kesalahan prosedural, atau pengadilan yang melampaui kewenangan. Namun, dalam praktik seperti pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang tidak sepenuhnya berdasar alasan kasasi menurut KUHAP. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi mengaburkan batas kewenangan Mahkamah Agung, mengancam kepastian hukum, dan menggeser makna keadilan yang seharusnya dibangun berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan kewenangan dari judex juris menjadi judex factie dalam pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada tingkat kasasi dalam mengubah putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan judex factie dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis melalui kajian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer. Analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan analitis (analitical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan yang dapat mengubah kedudukan Mahkamah Agung dari sifatnya sebagai judex juris menjadi judex factie yaitu apabila terhadap permohonan kasasi yang diajukan, dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan bawahan dan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan cara memakai hukum pembuktian sebagai mana yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Pada pemeriksaan kasasi hanya terbatas pada alasan-alasan yang telah dibenarkan oleh undang-undang yaitu Pasal 253 ayat (1) KUHAP, di luar alasan tersebut alasan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Disarankan agar KUHAP memperjelas ketentuan kapan Mahkamah Agung sah menjalankan fungsi judex factie, guna mencegah penyimpangan dan menjaga konsistensi sistem peradilan. Mahkamah Agung juga perlu membatasi diri agar tidak melampaui kewenangan kasasi, menjaga asas legalitas dan kepastian hukum. Kata Kunci : Mahkamah Agung, Pertimbangan Hakim, Kasasi, Pasal 253 ayat (1) KUHAP SUPREME COURTS - CRIMINAL LAW 345.014 44 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 168935 2025-08-05 14:29:30 2025-09-11 15:32:12 machine generated