Frizal Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Dissertation

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH Frizal* Eddy Purnama** M. Saleh Sjafei*** M. Gaussyah**** ABSTRAK Kebijakan otonomi khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Aceh merupakan daerah dengan sifat khusus dan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sifat khusus atau istimewa terkait salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersebut, Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Namun, kewenangan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam menetapkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, hukum yang berlaku, dan kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Masalah pokok penelitian ini ialah (1) Apakah keberadaan Peraturan Gubernur dalam kerangka otonomi khusus berbeda dengan konsep Peraturan Gubernur pada otonomi daerah pada umumnya? (2) Apakah materi muatan dari Peraturan Gubernur Aceh dalam kerangka otonomi khusus dapat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik masyarakat Aceh? (3) Bagaimanakah materi muatan Peraturan Gubernur Aceh dalam kerangka otonomi khsusus yang sesuai dengan falsafah negara? Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, mengkaji dan menjelaskan keberadaan Peraturan Gubernur sebagai legalitas kebijakan dalam kerangka otonomi khusus, yang muatannya berbeda dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta yang sesuai dengan falsafah negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengandalkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terhadap semua data yang terkumpul selanjutnya dianlisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama terdapat perbedaan keberadaan peraturan gubernur dalam kerangka otonomi khusus dan otonomi daerah pada umumnya. Dalam kerangka otonomi khusus, keberadaan peraturan gubernur sebagai manifestasi dari kewenangan dan diskresi yang melekat pada Gubernur untuk melaksanakan otonomi khusus secara efisien dan efektif, terutama dalam kebijakan strategis daerah yang mengakomodasi identitas budaya, kebutuhan ekonomi, atau pengelolaan sumber daya alam yang unik di wilayah tersebut. Kedua, materi muatan Peraturan Gubernur dalam kerangka otonomi khusus membuka ruang bagi fleksibilitas hukum untuk mengakomodasi karakteristik daerah sehingga dapat berbeda dengan norma umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tetap harus tunduk pada norma konstitusional. Ketiga, muatan kebijakan otonomi khusus yang sesuai dengan falsafah negara yaitu yang mencerminkan nilai-nilai pancasila dan prinsip UUD 1945 dan menjaga keseimbangan antara kekhususan daerah dengan keadilan sosial, dan menghormati hak asasi manusia. Disarankan agar Pemerintah Pusat melakukan pengembangan pedoman Peraturan Gubernur untuk daerah otonomi khusus, atau rekomendasi praktis untuk merancang kebijakan yang sejalan dengan kekhususan daerah otonomi khusus. Pemerintah Pusat perlu menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan (fasilitasi dan evaluasi) terhadap peraturan gubernur sebagai pelaksanaan otonomi khusus agar tidak ditafsir bertentang dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi yang berlaku secara umum. Pemerintah Pusat melakukan analisis prinsip-prinsip falsafah negara dalam materi peraturan agar dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, seperti keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi, diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah dalam kerangka otonomi khusus. Kaca Kunci: Peraturan Gubernur, Otonomi Khusus, dan Aceh. REGULATIONS (LAWS) LOCAL GOVERNMENT - LAW 348.025 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 168917 2025-08-05 12:06:10 2025-09-25 15:47:48 machine generated