Electronic Theses and Dissertation

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan menyatakan pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, salah satunya prinsip kehati-hatian. Pada kenyataannya PT BSI masih memiliki hambatan dalam menerapkan prinsip tersebut.
Penelitian bertujuan untuk menjelaskan penerapan penyaluran pembiayaan dengan aspek lingkungan hidup pada PT Bank Syariah Indonesia Area Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan yang muncul dalam penyaluran pembiayaan, dan untuk menjelaskan upaya PT Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi hambatan dalam penyaluran pembiayaan dengan memperhatikan terpenuhinya aspek lingkungan hidup.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian lapangan sebagai data primer dengan wawancara dengan responden terkait dan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dengan cara mengkaji peraturan terkait.
Hasil Penelitian menunjukkan PT Bank Syariah Indonesia Area Kota Banda Aceh menerapkan penyaluran pembiayaan syariah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku dan penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan yang diakibatkan berbagai faktor seperti, kurangnya kesadaran nasabah terhadap praktik bisnis berkelanjutan terutama tehadap dampak buruk lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola dengan baik dan kelengkapan dokumen lingkungan yang diperlukan. BSI juga melakukan upaya, berupa pemantauan secara sistematis untuk memastikan kepatuhan nasabah terhadap hukum dan pengelolaan limbah. Seluruh aktfitas pembiayaan yang dilaksanakan oleh BSI dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
Disarankan Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pembiayaan syariah berkelanjutan kepada masyarakat, sehingga calon nasabah dan nasabah dapat lebih responsif terhadap tanggung jawab lingkungan. Bank diharapkan dapat mengembangkan produk pembiayaan berkelanjutan yang inovatif, memberikan informasi rinci tentang praktik bisnis berkelanjutan, serta meningkatkan sistem pemantauan .

The explanation of Article 8 Paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking states that financing provided by banks carries risks. Banks must adhere to the principles of financing based on Sharia principles, including the principle of prudence. In reality, PT BSI still faces obstacles in implementing this principle. This study aims to explain the implementation of financing distribution with environmental aspects at PT Bank Syariah Indonesia in the Banda Aceh City Area, to explain the obstacles that arise in financing distribution, and to explain PT Bank Syariah Indonesia's efforts to overcome these obstacles by ensuring environmental compliance. This research is an empirical legal study. Data were obtained from field research as primary data through interviews with relevant respondents and library research as secondary data through a review of relevant regulations. The results of the study indicate that PT Bank Syariah Indonesia in the Banda Aceh City Area implements Sharia financing distribution with environmental aspects in accordance with applicable regulations, and the assessment is based on the provisions established by the bank. In practice, financing disbursement activities face obstacles due to various factors, such as a lack of customer awareness of sustainable business practices, particularly regarding the negative environmental impacts caused by poorly managed waste, and the lack of required environmental documentation. BSI also undertakes systematic monitoring efforts to ensure customer compliance with laws and waste management. All financing activities carried out by BSI are monitored by the Financial Services Authority (OJK) in accordance with Financial Services Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies. It is recommended that Bank Syariah Indonesia increase public awareness of sustainable sharia financing to encourage potential and existing customers to be more responsive to environmental responsibilities. The bank is expected to develop innovative sustainable financing products, provide detailed information on sustainable business practices, and improve its monitoring system.