Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas merupakan isu yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam wacana publik dan regulasi, termasuk di Kota Banda Aceh yang menerapkan syariat Islam. Perempuan disabilitas menghadapi kerentanan ganda (sebagai perempuan dan penyandang disabilitas) yang menyebabkan mereka kesulitan memperoleh keadilan dan perlindungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas serta implementasinya di Banda Aceh. Dengan menggunakan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw, penelitian ini menganalisis hambatan struktural, politik, dan representasional yang dihadapi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional dan lokal seperti UU Penyandang Disabilitas, UU TPKS, PP Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah mengatur perlindungan korban, aparat penegak hukum di Banda Aceh masih dominan merujuk pada Qanun Jinayat yang tidak mengakomodasi kebutuhan khusus korban disabilitas. Akibatnya, proses hukum tidak ramah korban, kesaksian korban sering diragukan, serta akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis sangat terbatas. Saran penelitian ini, perlu adanya integrasi perspektif interseksionalitas dalam sistem hukum lokal, pelatihan aparat tentang kerentanan ganda, serta edukasi publik yang berpihak pada korban guna membangun ekosistem yang adil, inklusif, dan empatik terhadap perempuan penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perempuan Disabilitas, Interseksionalitas, Qanun Jinayat, Banda Aceh

ABSTRACT Sexual violence against women with disabilities is an issue that often receives less attention in public discourse and regulation, including in the city of Banda Aceh which implements Islamic law. Women with disabilities face multiple vulnerabilities (as women and persons with disabilities) that make it difficult for them to obtain justice and protection. This study aims to analyze the mechanism for handling cases of sexual violence against women with disabilities and its implementation in Banda Aceh. Using Kimberlé Crenshaw's intersectionality theory, this research analyzes the structural, political, and representational barriers faced by victims. This research uses a qualitative method with a case study research type. The findings show that although national and local regulations such as the Law on Persons with Disabilities, the TPKS Law, the PP on Reasonable Accommodation for Persons with Disabilities in the Judicial Process, and the Qanun on the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities have regulated victim protection, law enforcement officials in Banda Aceh still predominantly refer to the Qanun Jinayat which does not accommodate the special needs of victims with disabilities. As a result, the legal process is not victim-friendly, the testimony of victims is often doubted, and access to legal and psychological assistance is very limited. This research suggests that there is a need for the integration of intersectionality perspectives in the local legal system, training of officials on multiple vulnerabilities, and public education that favors victims in order to build a fair, inclusive and empathetic ecosystem for women with disabilities. Keywords: Sexual Violence, Women with Disabilities, Intersectionality, Qanun Jinayat, Banda Aceh