Nuril Hawa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Nuril Hawa, 2025 PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 51), pp, bibl. Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M. Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disingkat PP KIK). Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi perlindungan terhadap EBT di Banda Aceh masih menemui berbagai kendala, pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih paham dan melaksanakan PP ini di Kota Banda Aceh, yang belum diatur secara khusus mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh mengimplementasikan PP KIK, bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta EBT di Kota Banda Aceh, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu sumber dari data utamanya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, laporan hasil penelitian hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian, dengan menggunakan data tambahan menggunakan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan PP KIK diketahui masih dalam tahap penyesuaian. Dalam penerapannya membutuhkan waktu dan proses adaptasi terutama dalam hal menyesuaikan, seperti mekanisme pelaksanaannya kepada masyarakat dengan situasi dan kondisi saat ini di Kota Banda Aceh. Masyarakat khususnya para seniman dan komunitas adat sering kali tidak memahami hak-hak mereka atas EBT, dan kurangnya pemahaman ini mengakibatkn EBT mudah diplagiat atau dieksploitasi oleh pihak lain tanpa izin. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya hak cipta EBT harus di lindungi terutama kepada kelompok seni yang terlibat,dan pemerintah DPRK Kota Banda Aceh harus lebih mendalami kembali PP KIK nomor 56 tahun 2022 ini. COPYRIGHT - LAW 346.048 2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 168487 2025-07-28 15:59:01 2025-09-23 15:37:42 machine generated