Nanda Elsa Safirah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Theses

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI GAMPONG LAMDINGIN Nanda Elsa Safirah  Sulaiman ** Mazwar *** ABSTRAK Indonesia menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menjadi syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak milik adat, khususnya dalam proses jual beli. Namun, dalam praktik di Gampong Lamdingin, jual beli tanah hak milik adat masih sering dilakukan tanpa proses pendaftaran resmi. Hal ini menyebabkan berbagai persoalan hukum seperti tumpang tindih klaim, kesulitan pembuktian hak, dan kerugian bagi pembeli yang beritikad baik karena tanah belum diakui secara yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur hukum penerbitan sertifikat terhadap tanah hak milik adat, baik secara normatif maupun dalam praktik sosial; konsekuensi hukum dari jual beli tanah hak milik adat terhadap kepastian hukum bagi para pihak; dan peran perangkat gampong dalam mendukung proses jual beli tanah adat, termasuk dalam memberi legitimasi sosial atas kepemilikan tanah yang belum terdaftar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), aparat gampong, Badan Pertanahan Nasional, serta pihak penjual dan pembeli tanah di Gampong Lamdingin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur hukum penerbitan sertifikat terhadap tanah hak milik adat dilakukan secara sporadik sesuai Pasal 19 UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum pertanahan, minimnya dokumen pendukung, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah gampong dan kantor pertanahan. Jual beli tanah hak milik adat sah menurut hukum adat, namun secara yuridis lemah dan rentan sengketa karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Konsekuensinya, pembeli yang beritikad baik dapat dirugikan, terutama jika pihak lain memiliki sertifikat atas tanah yang sama. Perangkat gampong, khususnya keuchik, memiliki peran penting dalam melegitimasi jual beli melalui surat keterangan dan pendampingan administrasi. Namun, peran ini belum efektif karena keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas hukum, dan belum adanya integrasi dengan sistem pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat adat melalui sosialisasi dan pendampingan hukum, serta penguatan koordinasi antara perangkat gampong, PPAT/PPATS, dan Kantor Pertanahan melalui integrasi sistem informasi pertanahan. PPAT/PPATS harus menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence), dan perangkat gampong perlu diberi pelatihan serta akses data pertanahan agar kewenangannya dijalankan secara sah dan mendukung kepastian hukum. Kata Kunci: Tanah Hak Milik Adat, Pendaftaran Tanah, Jual Beli, Sertifikat Tanah, Kepastian Hukun SALES - LAW LAND - PROPERTY LAW 346.043 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 168071 2025-07-27 22:34:31 2025-10-15 10:56:11 machine generated