Electronic Theses and Dissertation

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan akses energi secara merata kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan, terutama dalam bentuk ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan distribusi. Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) meluncurkan sistem digitalisasi berbasis barcode melalui aplikasi MyPertamina. Kota Banda Aceh menjadi salah satu wilayah percontohan dalam penerapan kebijakan ini sejak tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak kebijakan penyelenggaraan BBM bersubsidi berbasis barcode MyPertamina di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta teori kebijakan publik sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi BBM bersubsidi. Tetapi faktor politis menjadikan Aceh sebagai Pilot Projek karena pengarus PJ Gubernur yang turut perintah pusat. Serta, masih ditemukan praktik penyalahgunaan. Oleh karena itu, sistem perlu diperkuat melalui integrasi data kendaraan dan pengamanan sistem, serta pengawasan yang terkoordinasi. Pemerintah Aceh harus bisa mendorong kemandirian energi. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, BBM Bersubsidi, MyPertamina, Barcode, PJ Gubernur.

The distribution of subsidized fuel (BBM) is a public policy aimed at providing equitable access to energy at affordable prices to the public. However, its implementation often encounters irregularities, particularly in the form of inaccurate targeting and distribution abuse. The government, through PT Pertamina (Persero), launched a barcode-based digitalization system through the MyPertamina application. Banda Aceh City has been one of the pilot areas for the implementation of this policy since 2023. This study aims to analyze the implementation and impact of the MyPertamina barcode-based subsidized fuel policy in Banda Aceh City. The method used is a qualitative approach with descriptive methods, and public policy theory serves as an analytical framework. The results show that this policy contributes to increasing the efficiency and transparency of subsidized fuel distribution. However, political factors make Aceh a Pilot Project due to the influx of Acting Governors who follow central orders. Furthermore, abuse practices are still found. Therefore, the system needs to be strengthened through vehicle data integration and system security, as well as coordinated supervision. The Aceh government must be able to promote energy independence. This policy is an important step in realizing more targeted, effective, and accountable distribution of energy subsidies. Keywords: Public Policy, Subsidized Fuel, MyPertamina, Barcode System, Acting Governor.