Putri Amalina Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2025 id Indonesia

Theses

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENYEDIAKAN FASILITAS UNTUK JARIMAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Putri Amalina* Mohd .Din** Ali Abubakar*** ABSTRAK Aceh melalui Qanun Jinayat telah mengatur mengenai ketentuan tentang Jarimah. Selain pelaku jarimah, Qanun Jinayat telah mengatur pula mengenai larangan korporasi atau badan usaha sebagai pelaku penyedia fasilitas yang membantu atau mempermudah terjadinya jarimah-jarimah yang merupakan suatu kejahatan, yang berdampak cukup besar terhadap penegakan syari’at Islam di Aceh. Meskipun demikian, fakta dilapangan sering kali berbanding terbalik dengan sebagaimana yang telah di atur. Dari sekian banyak kasus Jarimah yaitu diantaranya jarimah zina, khalwat, ikhtilath, khamar maupun maisir yang terjadi sejak tahun 2015 berlakunya Qanun, sayangnya penegakan hukum masih jarang sekali ditegakkan terhadap korporasi tempat terjadinya jarimah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi dalam menyediakan fasilitas untuk jarimah, serta untuk menganalisis, memahami dan mengetahui efektivitas Qanun Jinayat terhadap korporasi dalam tindak pidana menyediakan fasilitas untuk jarimah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan informan. Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan hukum terhadap korporasi dalam menyediakan fasilitas untuk jarimah di wilayah hukum Kota Banda Aceh belum berjalan secara maksimal, hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Kedua, dari sekian banyaknya kasus jarimah yang terjadi di suatu badan usaha atau korporasi, sejak tahun 2015 Qanun tentang Jinayat berlaku, hanya ada satu kali badan usaha yang bertanggungjawab secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukannya yaitu wahana bermain anak Fundland atas kasus menyediakan fasilitas untuk jarimah maisir, serta terdapat dua hotel yang hanya dikenakan sanksi administratif penutupan, selebihnya belum ada korporasi atau badan usaha yang dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketiga, aturan Qanun Jinayat terhadap korporasi yang menyediakan fasilitas untuk jarimah belum efektif berdasarkan tidak terpenuhinya tiga komponen penentu efektivitas aturan sesuai dengan teori Lawrance M Friedmen. Saran yang dapat diberikan pertama, bagi pemerintah yaitu agar meningkatkan kualitas sumber daya penyidik, memprioritaskan penegakan syari’at Islam dalam penyusunan anggaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan agar tidak membatasi penegakan syari’at Islam, serta melakukan revisi Qanun Jinayat. Kedua, bagi masyarakat akademik agar menulis mengenai penjelasan tentang qanun untuk menambah wawasan penyidik dalam penegakan hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Penyedia Fasilitas, Jarimah ISLAMIC LAW LAW ENFORCEMENT - LAW 345.052 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 168037 2025-07-27 18:03:19 2025-10-03 11:10:03 machine generated