Khumaira Zahara Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 81 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri, anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah. Dalam kasus cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Sigli mengutip dari salah satu amarnya bahwa putusan tersebut memberikan izin kepada pihak suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Sigli, namun dalam putusan a quo tersebut tidak mencantumkan hak-hak istri (termohon) seperti ketentuan nafkah Iddah sebagai suatu kewajiban pihak suami setelah putusnya perkawinan karena cerai talak. Adapun tujuannya penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli tidak memasukkan kewajiban nafkah iddah dalam putusan kasus cerai talak dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh istri untuk memperoleh pemenuhan nafkah iddah pasca perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, suatu penelitian yang dilakukan secara langsung/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan dan responden. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Semua data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli tidak memasukkan kewajiban nafkah iddah dalam putusan cerai talak didasarkan pada beberapa faktor, antara lain tidak adanya gugatan rekonvensi dari pihak istri, kondisi ekonomi suami yang tidak memadai serta status nusyuz istri yang dapat dibuktikan pada saat proses perceraian di Mahkamah Syar’iyah. Adapun upaya yang dilakukan oleh istri untuk memperoleh pemenuhan nafkah iddah pasca perceraian yaitu dengan mengajukan banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Dalam hal proses perceraian sedang berlangsung di Mahkamah Syar’iyah dan belum adanya putusan maka pihak istri dapat melakukan gugatan rekonvensi atau menempuh jalur musyawarah pada saat proses mediasi berlangsung. Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah agar lebih aktif dalam menggali fakta secara menyeluruh demi melindungi hak-hak istri pasca perceraian, bagi pemerintah dan lembaga bantuan hukum disarankan untuk mengadakan penyuluhan hukum terkait hak-hak istri pasca perceraian serta bagi pihak istri diharapkan dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya terutama terkait pemenuhan nafkah iddah. MARRIAGE - LAW DIVORCE - LAW ALIMONY 346.016 63 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 167913 2025-07-26 13:34:29 2025-09-04 09:16:17 machine generated