BAIHAQI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas llmu Sosial dan Politik (S1) 2025

Skripsi

Pemekaran wilayah merupakan salah satu instrumen penting dalam kerangka otonomi daerah guna mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan mewujudkan keadilan pembangunan. Namun, sejak diberlakukannya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat, berbagai aspirasi pemekaran, termasuk dari wilayah Peureulak di Aceh Timur, mengalami stagnasi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan antara kebutuhan riil masyarakat dan kebijakan nasional yang bersifat restriktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan tantangan pemekaran Peureulak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menggali peran masyarakat dan legislatif daerah dalam mendorong atau menghambat proses tersebut. Dalam kajian ini digunakan teori politik aspirasi dan teori institusional, yang menjelaskan bagaimana tuntutan masyarakat diartikulasikan dan direspons dalam kerangka kebijakan publik serta interaksi antar-lembaga. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif dan legal, Peureulak telah memenuhi sebagian besar persyaratan pemekaran sesuai dengan UU 23/2014. Aspirasi masyarakat cukup kuat dan konsisten, dengan dukungan aktif dari tokoh masyarakat, akademisi, dan legislatif lokal. Namun, belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU tersebut, serta moratorium nasional yang belum dicabut, membuat proses pemekaran terhambat. Dinamika politik lokal juga menunjukkan perlunya transparansi dan keterlibatan publik agar aspirasi ini tidak ditunggangi kepentingan sempit. Dengan demikian, pemekaran Peureulak merupakan kebutuhan objektif yang menuntut respons kebijakan yang proporsional, disertai penguatan partisipasi warga dan sinergi antarlembaga agar aspirasi daerah tidak kehilangan arah dan legitimasi. Kata Kunci: Pemekaran wilayah, otonomi daerah, UU 23/2014, aspirasi, politik,Peureulak 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 167823 2025-07-25 21:50:17 2025-07-27 12:36:55 machine generated