Destri Pitriyana Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pada putusan Nomor 184/ Pid.Sus /2022/PN. Bna terdapat peristiwa hukum terkait dengan tindak pidana penagkapan ikan secara ilegal. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dalam melakukan pertimbangan hakim telah memenuhi fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan,dokumen-dokumen dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Bna terdapat fakta-fakta yang tidak dimuat dalam pertimbangaan Majelis Hakim. Hal ini terkait dengan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan pembuktian terhadap terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 32 kali. Dalam putusannya belumlah memuat asas keadilan, dikarenakan majelis hakim tidak menyeluruh melihat fakta-fakta di persidangan dan juga terkait dengan masalah putusan hakim yang rendah, ini jugaa sama dengan asas kepastian hukum yang belum memenuhi sepenuhnya, namun terhadap unsur kemanfaatan, hukum dalam putusan ini telah terpenuhi dikarenakan teori yang di hubungan dengan isi putusan yang mana putusan ini memberikan manfaat, yaitu terkait dengan dikembalikanya kapal, namun juga alat-alat diambil kepada negara. Disarankan kepada mejelis hakim agar melihat fakta-fakta di persidangan secara menyeluruh, hal ini agar mencapai tujuan hukum yang di idam-idalmkan, sehingga tidak terjadi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari. FISHING - INDUSTRIAL LAW FISHERY LAW NETS (DEVICES) - FISHING 343.076 92 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 167385 2025-07-25 13:34:25 2025-11-18 10:01:19 machine generated