Electronic Theses and Dissertation

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasca Nota Kesepahaman Helsinki 2005, Partai Aceh sebagai partai lokal memiliki kedudukan istimewa di Aceh. Namun, dalam dua pemilu terakhir, perolehan suara Partai Aceh di Kota Banda Aceh mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan eksistensi partai Aceh di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik. Data dianalisis menggunakan teori pemasaran politik oleh Firmanzah, dengan empat indikator yaitu produk politik, promosi politik, harga politik, dan penempatan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk politik Partai Aceh masih sangat kental dengan narasi perjuangan masa lalu dan simbol identitas lokal, namun kurang menjawab kebutuhan nyata masyarakat perkotaan seperti peluang kerja, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Strategi promosi politik yang dijalankan melalui media sosial, podcast, dan kegiatan sosial belum berjalan optimal karena minimnya manajemen konten, ketidakteraturan publikasi, serta kurangnya segmentasi terhadap pemilih muda. Harga politik yang harus ditanggung partai cukup tinggi karena adanya persepsi negatif, lemahnya kepercayaan publik, serta ketidakmampuan partai dalam membendung praktik money politic yang marak terjadi pada hari pemilihan. Penempatan strategi politik juga belum menyesuaikan dengan kultur dan pola hidup masyarakat kota; kegiatan partai masih cenderung bersifat tradisional dan kurang inovatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan eksistensinya di Kota Banda Aceh, Partai Aceh perlu melakukan reorientasi strategi pemasaran politik secara menyeluruh. Hal tersebut mencakup pembaruan produk politik yang relevan dengan isu-isu kontemporer, peningkatan profesionalisme dalam promosi digital, penguatan komunikasi publik untuk menurunkan harga politik, dan penempatan kader serta program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat kota. Hambatan internal Partai Aceh meliputi lemahnya konsolidasi, kaderisasi, dan komunikasi politik yang belum mampu menjangkau pemilih secara efektif. Hambatan eksternal mencakup perubahan sosial masyarakat kota serta maraknya politik uang dan manipulasi saat pemilu. Disarankan Partai Aceh dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemasaran politik yang selama ini dijalankan.

Kata Kunci : Strategi Pemasaran Politik, Partai Aceh, Eksistensi Partai,Marketing Politik, Kota Banda Aceh.
 

Since the enactment of the Aceh Governance Law (UUPA) following the 2005 Helsinki Memorandum of Understanding, the Aceh Party, as a local party, has held a special position in Aceh. However, in the last two elections, the Aceh Party's vote share in Banda Aceh City has declined significantly. This indicates a challenge in maintaining the Aceh Party's existence in Banda Aceh City. This study uses a qualitative approach with techniques. Data were analyzed using Firmanzah's political marketing theory, with four indicators: political products, political promotion, political prices, and political placement. The results show that the Aceh Party's political products are still strongly entrenched in narratives of past struggles and symbols of local identity, but do not adequately address the real needs of urban communities such as job opportunities, education, and economic well-being. The political promotion strategy implemented through social media, podcasts, and social activities has not been optimal due to minimal content management, irregular publications, and a lack of segmentation towards young voters. The political price that the party must bear is quite high due to negative perceptions, weak public trust, and the party's inability to stem the practice of money politics that is rampant on election day. The placement of political strategies has also not adapted to the culture and lifestyle of urban communities; Party activities still tend to be traditional and lack innovation. This study concludes that to increase its existence in Banda Aceh City, the Aceh Party needs to reorient its political marketing strategy comprehensively. This includes updating political products that are relevant to contemporary issues, increasing professionalism in digital promotion, strengthening public communication to lower political costs, and placing cadres and programs that are in line with the needs and expectations of the city's residents. Internal obstacles to the Aceh Party include weak consolidation, cadre formation, and political communication that has not been able to reach voters effectively. External obstacles include social changes in urban communities as well as the rise of money politics and manipulation during elections. It is recommended that the Aceh Party conduct a comprehensive evaluation of its political marketing strategy. Keywords: Political Marketing Strategy, Partai Aceh, Party Existence, Political Communication, Banda Aceh City