INTAN KARINA MICHELIA CEMPAKA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, menggunakan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Meski telah diatur bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan perbuatan yang dilarang, pada kenyataannya hingga saat ini masih ada kasus yang terjadi dan bahkan dilakukan oleh anak-anak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh anak, untuk menjelaskan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan untuk menjelaskan hambatan dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Sedangkan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen lainnya. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor kondisi keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi, faktor pengaruh digitalisasi, faktor lemahnya keimanan dan faktor sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Penerapan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sejalan dengan teori gabungan dan teori relatif. Hambatan dalam penerapan hukumnya adalah sikap anak yang tertutup saat proses pemeriksaan, ketidakterlibatan orang tua dalam proses hukum, serta proses persidangan yang berjalan terlalu cepat. Selain itu, minimnya partisipasi aktif dari pihak keluarga juga menghambat upaya penyelesaian melalui diversi atau asimilasi, yang seharusnya menjadi pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak. Disarankan agar orang tua lebih aktif membimbing dan berkomunikasi dengan anak, masyarakat tidak memberikan stigma terhadap anak pelaku, serta aparat penegak hukum lebih konsisten dan tegas dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. CRIMINAL LAW CHILDREN THEFT - LAW 345.026 2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 167243 2025-07-25 11:37:44 2025-10-03 15:03:24 machine generated