Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini membahas peran ulama dalam membentuk legitimasi politik terhadap kepemimpinan perempuan di Aceh, dengan studi kasus pencalonan Illiza Saaduddin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh dalam Pilkada 2024. Dalam konteks masyarakat Aceh yang menerapkan Syariat Islam dan menjunjung tinggi otoritas ulama, pencalonan perempuan sering menghadapi resistensi simbolik dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran ulama dalam mendukung atau menolak pencalonan perempuan serta bagaimana bentuk legitimasi politik yang dibangun oleh Illiza untuk memperoleh penerimaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori utama yang digunakan adalah teori gender dan politik dari Vicky Randall, yang memandang bahwa sistem politik bersifat patriarkal dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ulama dalam Pilkada Banda Aceh bersifat simbolik tetapi masih berpengaruh dalam membentuk opini publik. Illiza membangun legitimasi melalui pendekatan religius dengan menghadirkan figur ulama nasional seperti Ustadz Abdul Somad, memperkuat komunikasi dengan ulama dayah, serta menekankan rekam jejak dan program pro-rakyat. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun ulama tetap berperan penting dalam konteks sosial-religius, legitimasi politik perempuan kini juga dipengaruhi oleh rasionalitas pemilih yang menilai berdasarkan kapasitas, integritas, dan kinerja calon. Penelitian ini mencerminkan transformasi sosial-politik di Aceh menuju demokrasi yang lebih inklusif.
Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Ulama, Legitimasi Politik, Pilkada 2024, Gender dan Politik, Illiza Saaduddin Djamal, Syariat Islam.

This study explores the role of ulama (Islamic scholars) in shaping political legitimacy for female leadership in Aceh, focusing on the candidacy of Illiza Saaduddin Djamal in the 2024 Banda Aceh mayoral election. In Acehnese society, where Islamic Sharia is formally implemented and religious authority holds significant influence, female political leadership often encounters cultural and symbolic resistance. The objective of this research is to examine the extent to which ulama support or oppose female candidates and to analyze the forms of political legitimacy constructed by Illiza to gain public acceptance. This study employs a qualitative descriptive method, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation. It draws on Vicky Randall’s theory of gender and politics, which asserts that political systems are patriarchal and tend to subordinate women. The findings indicate that the role of ulama, while symbolic, still significantly affects public perception in Banda Aceh. Illiza strengthened her legitimacy through religious strategies, such as inviting the prominent preacher Ustadz Abdul Somad, engaging in strategic communication with dayah (Islamic boarding school) scholars, and emphasizing her political track record and pro-people programs. The study concludes that although ulama remain influential in Aceh’s religious-political landscape, female political legitimacy is increasingly shaped by voter rationality, focusing on candidates' competence, integrity, and public service performance. This reflects a shift toward a more inclusive and democratic political culture in Aceh. Keywords: Female Leadership, Ulama, Political Legitimacy, Pilkada 2024, Gender and Politics, Illiza Saaduddin Djamal, Islamic Sharia