Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini membahas fenomena pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Ladong, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022, serta menganalisis respons pemerintah lokal dan pusat dari perspektif geopolitik. Etnis Rohingya yang mengalami penindasan dan diskriminasi di Myanmar memicu gelombang pengungsian ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, namun tetap memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori geopolitik Rimland oleh Nicholas Spykman, konsep Hak Asasi Manusia (HAM), dan konsep Keamanan Manusia (Human Security). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis terkait pengungsi internasional, namun tetap berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan koordinasi teknis. Penanganan pengungsi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Di sisi lain, keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh membawa implikasi geopolitik berupa tekanan diplomatik regional, meningkatnya sensitivitas keamanan wilayah perbatasan, serta munculnya ketegangan sosial di kalangan masyarakat lokal.Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa isu pengungsi Rohingya di Aceh tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan, tetapi juga bagian dari dinamika geopolitik regional yang menuntut koordinasi lintas sektor dan kebijakan nasional yang lebih komprehensif.
Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Geopolitik, Pemerintah Lokal, UNHCR, Aceh Besar, Respon Kemanusiaan
 

This research examines the phenomenon of Rohingya refugees who landed in Ladong, Aceh Besar Regency, in 2022, and analyzes the responses of both local and central governments from a geopolitical perspective. The Rohingya ethnic group, having experienced persecution and systemic discrimination in Myanmar, has sought refuge in several Southeast Asian countries, including Indonesia. Although Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention, it continues to provide assistance based on humanitarian considerations. This study employs a qualitative-descriptive approach, using data collection techniques such as interviews, documentation, and field observation. The research is grounded in several theoretical frameworks, including Nicholas Spykman’s Rimland geopolitical theory, the concept of Human Rights (HAM), and the concept of Human Security. The findings reveal that the Aceh Provincial and Aceh Besar District Governments do not have the authority to issue strategic policies regarding international refugees. However, they have played a crucial role in providing emergency assistance and coordinating humanitarian efforts. The handling of Rohingya refugees is conducted in collaboration with international agencies such as UNHCR and IOM. Furthermore, the presence of the refugees has created several geopolitical implications, including regional diplomatic pressure, increased sensitivity around maritime border security, and emerging social tensions among local communities. In conclusion, the Rohingya refugee issue in Aceh is not merely a humanitarian concern, but also part of a broader regional geopolitical dynamic that requires cross-sectoral coordination and the development of more comprehensive national policies. Keywords: Rohingya Refugees, Geopolitics, Local Government, UNHCR, Aceh Besar, Humanitarian Response