<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="166975">
 <titleInfo>
  <title>FENOMENA PENGUNSGI ROHINGNYA DI LADONG KABIUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 TINJAUAN TERHADAP RESPON LOKAL DAN REGIONAL</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>MONAWARAH</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Penelitian ini membahas fenomena pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Ladong, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022, serta menganalisis respons pemerintah lokal dan pusat dari perspektif geopolitik. Etnis Rohingya yang mengalami penindasan dan diskriminasi di Myanmar memicu gelombang pengungsian ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, namun tetap memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori geopolitik Rimland oleh Nicholas Spykman, konsep Hak Asasi Manusia (HAM), dan konsep Keamanan Manusia (Human Security). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis terkait pengungsi internasional, namun tetap berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan koordinasi teknis. Penanganan pengungsi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Di sisi lain, keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh membawa implikasi geopolitik berupa tekanan diplomatik regional, meningkatnya sensitivitas keamanan wilayah perbatasan, serta munculnya ketegangan sosial di kalangan masyarakat lokal.Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa isu pengungsi Rohingya di Aceh tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan, tetapi juga bagian dari dinamika geopolitik regional yang menuntut koordinasi lintas sektor dan kebijakan nasional yang lebih komprehensif.&#13;
Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Geopolitik, Pemerintah Lokal, UNHCR, Aceh Besar, Respon Kemanusiaan&#13;
 &#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>166975</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-07-25 00:22:34</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-07-25 09:13:31</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>