Muzakkir Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Theses

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data yuridis pada buku tanah dan sertipikat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997. Hal ini memberikan ketidakpastian hukum bagi pemenang perkara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme pembatalan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah, status hukum sertipikat yang dibatalkan catatan peralihan haknya berdasarkan putusan pengadilan dan perlindungan hukum bagi pemenang perkara pembatalan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berkaitan dengan masalah hukum, putusan pengadilan dan norma-norma yang berlaku, doktrin-doktrin hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan belum adaya sinkronisasi peraturan terkait mekanisme pembatalan peralihan hak milik atas tanah yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah terutama PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/BPN N.21 Tahun 2020 sehingga menimbulkan multitafsir dan beragam dalam pelaksanaannya. Status hukum sertipikat yang catatan peralihan haknya dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Bentuk perlindungan hukum bagi pemenang perkara pembatalan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah adalah dengan menerbitkan sertipikat Pengganti karena putusan pengadilan meskipun saat ini masih terdapat kekosongan hukum. Disarankan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sinkronisasi peraturan terkait terkait mekanisme pembatalan peralihan hak milik atas tanah yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah terutama PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/BPN N.21 Tahun 2020 dan mengatur secara rinci dan tegas terkait status hukum sertipikat yang dibatalkan catatan peralihan haknya serta mengusulkan revisi PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta Peraturan Pelaksanaannya untuk mengisi kekosongan hukum penerbitan sertipikat pengganti karena putusan pengadilan Kata Kunci: Pembatalan, Peralihan Hak Milik, Putusan Pengadilan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 166957 2025-07-24 23:29:30 2025-07-25 10:12:08 machine generated