Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berlokasi di Desa Angkup, Kabupaten Aceh Tengah, memicu terjadinya konflik agraria antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan akibat tumpang tindih kepentingan terhadap lahan. Permasalahan ini muncul karena ketidak jelasan status hak atas tanah, lemahnya komunikasi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan proyek.Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen penyelesian konflik agraria Pembangunan pembangkit Listrik tenaga air Desa Angkup Kabupaten Aceh Tengah.Penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Konflik menurut Wirawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Kawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian data kemipilikan lahan serta perbedaan komunikasi antar pihak. Adapun dalam proses penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat. Dari indikator negosiasi ada beberapa tahap yaitu tahap orientasi, tahap argumentasi serta kesepakatan dari ketiga tahap tersebut Masyarakat sudah merasa bahwa PT.PLN sudah mengganti rugi tanah, namun tidak sesuai dengan harga yang masyarakat inginkan, dan yang dimana Masyarakat tidak benar-benar terlibat. Dari indikator mediasi menunjukan bahwa proses mediasi sudah menghasilkan kesepakatan antara Masyarakat dan pihak Perusahaan, Strategi manajemen konflik yang berbasis pada komunikasi partisipatif dan transparansi menjadi kunci dalam meredam terjadinya konflik serta mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Adapun hambatan dalam proses penyelesaian konflik salah satunya minimnya data dan bukti kepemilikan tanah, komunikasi yang tidak maksimal, Perbedaan pandangan di kalangan Masyarakat, perbedaan kepentingan. Saran di harapkan Penting bagi seluruh pihak terkait untuk lebih memfokuskan perhatian pada transparansi informasi, meningkatkan proses sosialisasi pra-pelaksanaan proyek, serta memastikan adanya peran aktif masyarakat di setiap tahap pembangunan, sehingga konflik agraria serupa dapat dicegah di masa mendatang.
Kata Kunci: Manajemen Konflik, Konflik Agraria, PLTA, Aceh Tengah

ABSTRACT The construction of a Hydroelectric Power Plant (PLTA) located in Angkup Village, Central Aceh Regency, triggered an agrarian conflict between local communities and the company due to overlapping interests in the land. This problem arose due to unclear land rights status, weak communication, and lack of community involvement in the project planning stage. This study aims to see how the management of agrarian conflict resolution in the construction of a hydroelectric power plant in Angkup Village, Central Aceh Regency. This study uses the Observation, Interview and Documentation methods. This study uses the Conflict Management theory according to Wirawan. The results of this study indicate that agrarian conflicts in the Hydroelectric Power Plant (PLTA) Development Area are caused by inconsistencies in land ownership data and differences in communication between parties. The conflict resolution process is carried out through deliberation involving all parties involved. From the negotiation indicators there are several stages, namely the orientation stage, the argumentation stage and the agreement of the three stages. The community already feels that PT. PLN has compensated for the land, but not according to the price the community wants, and where the community is not really involved. Mediation indicators indicate that the mediation process has resulted in an agreement between the community and the company. Conflict management strategies based on participatory communication and transparency are key to mitigating conflict and achieving a fair agreement for all parties. Obstacles to the conflict resolution process include a lack of data and proof of land ownership, suboptimal communication, differing views within the community, and differing interests. Suggestions are needed. It is important for all relevant parties to focus more attention on information transparency, improve the pre-project implementation socialization process, and ensure active community participation at every stage of development, so that similar agrarian conflicts can be prevented in the future. Keywords: Conflict Management, Agrarian Conflict, PLTA, Aceh Tengah