Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
Pengarang
VINA LESTARI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Ratna Mulyany - 198202282015042003 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
2201003010007
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (D3) / PDDIKTI : 62401
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ekonomi (D3)., 2025
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Sebagai langkah akhir dalam menimba ilmu di Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, saya menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yang beralamat di Gedung D Komplek Kantor Gubernur Aceh, Jl. Teuku Nyak Arief No.219, 23314 dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan dan sudah melakukan bimbingan dari dosen pembimbing untuk memperoleh gelar A.Md.
Tujuan utama dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggran keuangan yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Melalui pengamatan dan pengumpulan informasi langsung di lapangan, laporan ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara sistematis setiap tahapan yang terlibat dalam siklus anggaran daerah, mulai dari proses perencanaan awal hingga pengesahan anggaran menjadi dokumen resmi.
Penyusunan anggaran daerah diawali dengan perumusan RKPD sebagai pedoman pembangunan tahunan, yang kemudian dibahas dalam KUA dan PPAS untuk menetapkan batasan serta alokasi anggaran. Setelah itu, dilakukan penyusunan dan pengesahan APBD sebagai acuan utama pengelolaan keuangan daerah, diikuti dengan pelaporan yang memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Sementara itu, pelaporan realisasi anggaran diawali dengan pengumpulan data transaksi oleh SKPA dan dikompilasi oleh BPKA agar sesuai dengan pencatatan keuangan daerah. Laporan tersebut mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, serta surplus atau defisit anggaran selama periode pelaporan, dan setelah disusun sesuai standar, laporan ini disampaikan kepada Gubernur Aceh, DPRD, dan BPK untuk dievaluasi serta dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.
As a final step in my studies in the Diploma 3 Accounting Program, Faculty of Economics and Business, Syiah Kuala University, I am preparing this Internship Report (LKP) after completing my Field Work Practice (PKL) at the Aceh Financial Management Agency (BPKA) Office, located in Building D, Aceh Governor's Office Complex, Jl. Teuku Nyak Arief No. 219, 23314, for approximately three months. I have also received guidance from my supervisor to obtain an A.Md. degree. The primary objective of this internship report is to gain a comprehensive understanding of the budget preparation and budget realization reporting procedures implemented at the Aceh Financial Management Agency (BPKA). Through direct field observations and information gathering, this report seeks to systematically identify and describe each stage involved in the regional budget cycle, from the initial planning process to the official budget approval process. Regional budget preparation begins with the formulation of the Regional Work Plan (RKPD) as an annual development guideline, which is then discussed in the Regional Budget Regulations (KUA) and Budget Implementation Plans (PPAS) to determine budget limits and allocations. Following this, the Regional Budget (APBD) is prepared and ratified as the primary reference for regional financial management, followed by reporting to ensure transparency and accountability in budget use. Meanwhile, budget realization reporting begins with the collection of transaction data by the Regional Government Work Units (SKPA) and is compiled by the Financial and Asset Management Agency (BPKA) to ensure compliance with regional financial records. The report covers revenue, expenditure, financing, and budget surplus or deficit during the reporting period. After being compiled according to standards, the report is submitted to the Governor of Aceh, the Regional People's Representative Council (DPRD), and the Supreme Audit Agency (BPK) for evaluation and publication as a form of regional financial accountability.
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPA MELALUI SUMBER DANA APBA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH (TRY ERVAN JULIYANTA, 2017)
PENGARUH BESARAN LEGISLATUR, BESARAN ANGGARAN, PERUBAHAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN TERHADAP REALISASI DEFISIT (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA) (Nur Hikmah, 2025)
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (HERNATA BR MANALU, 2018)
PENGARUH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH, DAN KINERJA ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (Ayunin Nura, 2024)
PROSEDUR PENCATATAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (SULTAN AKHBARUL HAKEEM, 2019)