MUHAMMAD FARHAN MUBARAQ Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala 2025

Skripsi

Parliamentary threshold merupakan salah satu isu krusial yang menjadi instrumen institusional yang digunakan Negara untuk menyederhanakan sistem kepartaian ditengah keberlangsungan sistem presidensialisme di Indonesia. Persentase parliamentary threshold terus meningkat, namun sejak pemilu 2009 hingga 2024 sistem multipartai sederhana belum terwujud, justru menimbulkan masalah. Penelitian ini berusaha mengungkap dinamika wacana dalam kebijakan parliamentary threshold DPR dengan konstruksi teoritis analisis wacana dan konsep governmentality Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh ketegangan politik dalam kontestasi diskursif antar partai besar, menengah dan kecil di parlemen dan pragmatisme wacana dalam mencapai ekuilibrasi legislasi besaran parliamentary threshold. Instrumen yang digunanakan Negara untuk mendominasi wacana adalah melalui produksi kebenaran tunggal dengan formalisasi kebenaran konsensual elit politik menjadi Undang-undang. Peran media juga diamplifikasi menjadi medium disipliner ruang publik untuk mewacanakan urgensi kebijakan. Dalam arena kebijakan, teridentifikasi relasi antara presiden dan partai politik dalam bingkai kepentingan presidensialisme multipartai, menunjukkan kedua institusi tersebut saling berkompromi dan terpengaruh satu sama lain dalam mempertahankan hingga meningkatkan parliamentary threshold. Namun pada sisi lain, terdapat upaya kelompok masyarakat sipil dan kalangan akademikus yang signifikan untuk menyeimbangkan wacana dominan, termasuk melakukan upaya judicial review. Penerapan kebijakan inipun menimbulkan problematisasi, sebab terdapat paradoks wacana urgensinya terkait efektivitas pengambilan keputusan DPR, yang bertolak belakang dengan hasil indeks ENPP dan fragmentasi. Masalah lain adalah suara terbuang disetiap pemilu yang mengakibatkan sistem pemilu legislatif Indonesia disproporsional. Penelitian ini akhirnya memberikan dukungan empirik terhadap studi Foucault yang mempertimbangkan kontestasi wacana, problematisasi, teknologi kekuasaan dan subjektifikasi dalam mengeksplorasi isu-isu organisasi. Saran penelitian ini adalah agar penelitian kebijakan melepas diri dari normatifitas kajian dan berpindah pada kajian wacana yang lebih mendalam meninjau aspek politis dan subjektifitas aktor dalam arena kebijakan. Kemudian, para pembuat kebijakan diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi publik dalam menyusun kebijakan publik. Kata Kunci: Parliamentary Threshold, Kekuasaan, Wacana. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 166707 2025-07-24 15:58:57 2025-07-24 16:04:26 machine generated