Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
M. HAEIKAL PERSPEKTIF ELIT PARTAI POLITIK NASIONAL
SANJAYA, DAN LOKAL TERHADAP MEKANISME PILKADA
2015 OLEH DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 141), pp., bibl., app.
(Prof. Dr. Adwani, SH, Taufik Abdullah, MA)


Pemilukada merupakan pesta demokrasi ditingkat daerah yang bertujuan memilih kepala daerah yang berkualitas. Pengesahan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada oleh DPRD menimbulkan pro-kontra antara Koalisi Merah Putih (KMP) selaku gabungan partai oposisi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selaku partai koalisi pemerintahan pada parlemen pusat. Pro-kontra tersebut disebabkan oleh perdebatan terhadap aturan pilkada oleh DPRD. Perdebatan yang terjadi pada elit politik ditingkat pusat telah menyita perhatian elit partai politik di daerah khususnya elit partai politik nasional dan lokal di Aceh. Oleh karena itu menarik dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana perspektif elit partai politik nasional dan lokal dalam konteks aturan pilkada oleh DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pespektif elit partai politik nasional dan lokal terhadap aturan pilkada oleh DPRD serta dampak yang ditimbulkan oleh mekanisme pilkada oleh DPRD, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat indikator dalam menilai pilkada oleh DPRD yaitu, efesiensi anggaran, partisipasi politik masyarakat, mekanisme checks and balances, dan motif kepentingan partai politik. Dibalik itu para elit partai politik mengemukakan adanya dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan aturan pilkada oleh DPRD. Para elit partai politik menilai aturan pilkada oleh DPRD menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positf. Penelitian mengharapkan agar pemerintah dan para penyelenggara pemilukada untuk dapat bekerjasama dalam menentukan aturan pemilukada yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kata Kunci: Elit Partai Politik dan Pilkada Oleh DPRD

Tidak Tersedia Deskripsi