Electronic Theses and Dissertation

Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan beragam. Permasalahan utama mencakup tingginya stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan faktor penghambat dalam penanggulangan HIV/AIDS di Banda Aceh dengan menggunakan konsep adaptive governance, yang mencakup empat indikator utama: kolaborasi, koordinasi, pengembangan kapasitas, dan pembangunan modal sosial.Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa dalam aspek kolaborasi, telah terbentuk kerja sama antara pemerintah, LSM, KPA, tokoh agama, dan komunitas, meski belum merata. Pada aspek koordinasi, sudah ada mekanisme lintas sektor, namun masih ditemukan tumpang tindih program. Pengembangan kapasitas telah dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan dan relawan, namun belum menjangkau masyarakat secara luas. Sementara itu, upaya membangun modal sosial seperti membangun kepercayaan dan solidaritas masih terhambat oleh kuatnya stigma sosial terhadap ODHA. Strategi adaptive governance seperti komunikasi partisipatif, keterbukaan informasi, dan fleksibilitas kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan penanggulangan yang inklusif. Hambatan yang dihadapi mencakup mobilitas penduduk dari luar daerah, pandangan negatif masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan SDM terlatih. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Kesehatan meningkatkan edukasi publik, memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, dan membangun jejaring sosial yang solid. Pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan kebijakan, sementara masyarakat diajak untuk menghilangkan stigma dan bersama melawan HIV/AIDS secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Adaptive Governance, HIV/AIDS, Kolaborasi, Koordinasi, Kapasitas, Modal Sosial, Banda Aceh

The response to HIV/AIDS in Banda Aceh presents a complex challenge involving various actors with diverse roles and interests. Major issues include high levels of stigma against People Living with HIV/AIDS (PLWHA), weak inter-agency coordination, and low community participation. This study aims to analyze the policies and inhibiting factors in HIV/AIDS response efforts in Banda Aceh using the concept of adaptive governance, which includes four key indicators: collaboration, coordination, capacity building, and social capital development.This research was conducted through observation, interviews, and documentation. The findings show that in terms of collaboration, partnerships have been established between the government, NGOs, the AIDS Commission (KPA), religious leaders, and communities, although these efforts are not evenly distributed. In terms of coordination, cross-sectoral mechanisms exist, but program overlaps remain an issue. Capacity-building initiatives, such as training for healthcare workers and volunteers, have taken place but have not yet reached the broader public. Regarding social capital, initiatives to build trust and solidarity are underway but are hindered by strong social stigma toward PLWHA.Adaptive governance strategiessuch as participatory communication, information transparency, and policy flexibilityare key to ensuring an inclusive HIV/AIDS response. Barriers include the mobility of people from outside the region, persistent negative public perceptions, and limited infrastructure and trained human resources. Therefore, the Health Office is advised to strengthen public education to reduce stigma, enhance cross-sectoral coordination, actively involve communities in planning, and build strong social networks. The government should provide better policy support, while the public is encouraged to eliminate stigma and work together in the fight against HIV/AIDS to ensure an effective, fair, and sustainable response in Banda Aceh. Keywords: Adaptive Governance, HIV/AIDS, Collaboration, Coordination, Capacity, Social Capital, Banda Aceh