<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="166559">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS KETERWAKILAN ANGGOTA DPRA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL 9) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Yuki</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan utama dalam mendorong kemajuan daerah. Di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki peran strategis dalam mengalokasikan anggaran dan menetapkan kebijakan pembangunan. Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari Dapil 9 belum pernah memiliki perwakilan di DPRA sejak pemilu 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keterwakilan anggota DPRA Dapil 9 terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh Singkil, serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Representasi Politik dari Hanna F. Pitkin, yang menekankan pada tanggung jawab dan kewenangan seorang wakil rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat bentuk representasi belum berjalan optimal di Aceh Singkil. Representasi formal dan simbolik belum efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat provinsi, sedangkan secara deskriptif dan substantif, aspirasi masyarakat setempat belum terwujud. Diantaranya pembangunan jalan Kuala Baru-Trumon yang menjadi wacana tanpa penyelesaian nyata. Kondisi jalan lintas provinsi di Aceh Singkil juga mempertegas lemahnya perhatian pemerintah provinsi terhadap daerah ini. Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap pembangunan infrastruktur antara lain adalah tidak adanya wakil dari Kabupaten Aceh Singkil di DPRA, serta kurangnya komunikasi yang intens dengan anggota DPRA Dapil 9 dengan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dikabupaten Aceh Singkil sangat mengharapkan dukungan dari anggota DPRA khusunya Dapil 9 sebagai pembuat kebijakan di provinsi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai acuan untuk Anggota DPRA Dapil 9 untuk lebih memperhatikan daerah-daerah yang diwakilinya secara merata.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Representasi Politik, Aceh Singkil, DPRA, Pembangunan.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>166559</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-07-24 14:10:47</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-07-24 14:49:04</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>