Riska Devi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks pembayaran digital, ketentuan ini menjadi dasar konstruksi dan perlindungan hukum terhadap maraknya kerugian yang timbul dari penggunaan e-wallet seperti DANA terkait risiko kebocoran data pribadi, transaksi ilegal dan ketidakjelasan mekanisme pemberian pembayaran atau ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum bagi pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik, perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik serta mekanisme penyelesaian terhadap kerugian dalam penggunaan aplikasi DANA sebagai alat transaksi elektronik melalui ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu memadukan penelitian lapangan sebagai data primer melalui wawancara dengan responden dan informan bersama pihak terkait dengan kajian kepustakaan (penelitian perpustakaan) dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik masih lemah, masih terdapat celah dalam pengawasan dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Sementara perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi DANA sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik masih belum maksimal dilihat dari banyaknya penemuan kasus kebocoran data, transaksi tidak sah, dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Mekanisme penyelesaian terhadap kerugian dalam penggunaan aplikasi DANA sebagai alat transaksi melalui ketentuan hukum yang berlaku belum berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan seperti tidak transparannya proses penyelesaian dan lemahnya sistem hukum yang mengatur secara spesifik ketentuan pemberian kompensasi atau ganti rugi elektronik dalam penggunaan e-wallet. Disarankan agar Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan memperjelas standar teknis serta tanggung jawab hukum penyelenggara pembayaran digital dengan regulasi yang sesuai perkembangan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan konsumen layanan pembayaran digital melalui peraturan teknis yang mencakup perlindungan data, transparansi, dan kompensasi hak. Perlu adanya lembaga pengaduan khusus fintech yang terintegrasi dengan kewenangan mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berpihak pada konsumen. CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 166555 2025-07-24 14:01:22 2025-08-11 15:44:35 machine generated