Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Peraturan Pemerintah No.94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri Sipil pasal 4 huruf f yang berbunyi “pegawai Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” dan pada lembar penjelasan dijelaskan bahwa maksud dari pasal 4 huruf f adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja. Dipilihnya lokasi ini karena pemerintah Kotaband aceh merupakan pioneer atau pencetus penggunaan E-Disiplin dan E-Kinerja. Selanjutnya pemerintah Kota Banda Aceh di setiap kepemimpinan selalu menerapkan disiplin yang tegas pada ASN Kota Banda Aceh. Namun pada realitanya masih saja ada asn yang melakukan tindakan indisipliner seperti ngopi saat jam kerja dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan disiplin terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara pada pemerintah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan disiplin terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asn Kota Banda Aceh melakukan penerapan disiplin dengan menaati jam masuk kerja melalui absensi biometrik dan absensi manual. Akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan celah yaitu adanya penyalahgunaan waktu. Karena tidak adanya absensi saat kembali dari jam isitirahat. Peneliti juga mendapati bahwa Satpol pp tidak mempunyai program mingguan atau bulanan dalam Razia asn. Diharapkan piahk pemerintah Kota Banda Aceh khsususnya setdako melakukan absesnsi saat jam kembali dari isitirahat. Hal ini dimaksudkan agar asn lebih disiplin dalam manaati aturan jam kerja. Selanjutnya diharapkan agar adanya koordinasi antara satpol pp Kotadan provinsi dalam melakukan Razia asn yang ngopi saat jam kerja.
Kata Kunci : Displin; Aparatur Sipil Negara; Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

ABSTRACT Government Regulation No. 94 of 2021 concerning the discipline of Civil Servants, Article 4 letter f, states that “State Civil Apparatus employees are required to attend work and comply with working hour provisions.” The explanatory note further clarifies that Article 4 letter f refers to the obligation to perform duties in accordance with the applicable work system, which can be carried out through the arrangement of work location and time. This regulation indicates that the government has established disciplinary rules for Civil Servants in Indonesia to ensure the implementation of a well functioning bureaucracy. The implementation of civil servant discipline in the city of Banda Aceh essentially follows the regulations set by the central government. Moreover, this location was chosen because the Banda Aceh City Government is a pioneer in implementing E-Discipline and E Performance systems. Additionally, every leadership period in the Banda Aceh City Government has consistently enforced strict discipline on its civil servants. However, in reality, there are still civil servants who engage in undisciplined behavior, such as having coffee during working hours, among other things. The purpose of this study is to examine the implementation of discipline and its effect on the performance of Civil Servants within the Regional Secretariat of Banda Aceh City Government. It also aims to understand the impact of disciplinary enforcement on the performance of these civil servants. This study uses a qualitative research method, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study conclude that civil servants in Banda Aceh City implement discipline by complying with work arrival times through biometric and manual attendance systems. However, this still leaves room for misuse of time due to the absence of an attendance system for post lunch return times. The researcher also found that the municipal Satpol PP (Public Order Agency) does not have a weekly or monthly program for civil servant inspections. It is recommended that the Banda Aceh City Government, especially the Regional Secretariat (Setdako), implement attendance checks for returning from lunch breaks to ensure better compliance with working hours. Furthermore, it is suggested that there be coordination between the municipal and provincial Satpol PP in conducting inspections of civil servants who spend work hours in coffee shops. Keywords: Discipline; Civil Servants; Regional Secretariat