Electronic Theses and Dissertation

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Penataan Mukim di Aceh merupakan aturan penyelenggaraan penataan ruang yang
perlu dilirik Pemerintah Aceh untuk melihat wilayah mukim sebagai ciri khas Aceh
yaitu melihat mukim dalam revitalisasi melalui pendekatan ecovillage sebagai
upaya penataan ruang berkaitan permasalahan lingkungan hidup sebagai solusi dari
banyak inovasi kebijakan penataan ruang. Penelitian ini bertujuan mengetahui
pelaksanaan upaya penataan ruang di Kota Banda Aceh khususnya Kecamatan Kuta
Alam. Metode penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan analisis data
meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Teori yang dipakai
adalah revitalisasi dengan lima prosesnya serta pendekatan ecovillage dengan
karakteristik indikator berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sebagai indikator pelaksanaan upaya penataan ruang wilayah mukim di Kota Banda
Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi sebagai upaya penataan
ruang wilayah mukim Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh melalui pendekatan
ecovillage merupakan proses yang sedang berlangsung dan belum maksimal
berjalan. Hal tersebut dikarenakan indikator reorganisasi dan perencanaan restorasi
spasial belum maksimal, yaitu belum ada organisasi khusus dan belum memiliki
pilihan model spasial, indikator rasionalisasi penggunaan energi masih sebatas
memberi solusi, indikator efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan indikator
tingkat ketahanan dan keanekaragaman hayati sedikit kemungkinan berjalan.
Adapun faktor-faktor yang telah mempengaruhi permasalahan penataan ruang
wilayah mukim di Kota Banda Aceh diantaranya regulasi, strategi, ibukota provinsi,
kerjasama, fasilitas dan infrastruktur, teknologi, kesadaran masyarakat,
perencanaan, urbanisasi, lingkungan, luas wilayah, dan sosial ekonomi. Saran yang
dapat diberikan yaitu dengan meningkatkan peran dan fungsi mukim sebagai
pengawas lingkungan hidup dan pengelola sumber daya alam agar penataan ruang
berjalan efektif khususnya di wilayah mukim Kecamatan Kuta Alam sehingga siap
menghadapi tantangan penataan ruang masa mendatang. Dengan demikian upaya
tersebut merupakan proses-proses yang membantu dan mengarah keberlanjutan
untuk dapat menjadi masukan kebijakan di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Revitalisasi, Penataan Ruang, Wilayah Mukim, Pendekatan
Ecovillage

Aceh Governor Regulation No. 92 of 2019 concerning General Guidelines for Mukim Planning in Aceh is a spatial planning regulation that the Aceh Government should consider to view mukim region as a feature of Aceh, namely by revitalizing mukim region through an ecovillage approach as a spatial planning effort related to environmental issues as a solution to many spatial planning policy innovations. This study aims to find out the implementation of spatial planning efforts in the city of Banda Aceh, specifically in the Kuta Alam district. The research method used is qualitative descriptive, with data analysis involving data reduction, data presentation, and get conclusions. The theory used is revitalization with its five processes, as well as the ecovillage approach with its characteristic indicators based on the Strategic Environmental Assessment (KLHS) as indicators for the implementation of spatial planning efforts in the mukim region of Banda Aceh City. The research results indicate that revitalization as a spatial planning effort for the mukim region of Kuta Alam District in Banda Aceh City through the ecovillage approach is an ongoing process that has not yet been fully realized. This is because the indicators for reorganization and spatial restoration planning have not been fully implemented, as there is no specialized organization and no spatial model has been selected. The indicator for energy use rationalization is still limited to providing solutions, while the indicators for the efficiency of natural resource utilization and the level of resilience and potential biodiversity are small chance to be implemented. The factors influencing spatial planning issues in the mukim region of Banda Aceh City include regulations, strategies, the provincial capital, cooperation, facilities and infrastructure, technology, public awareness, planning, urbanization, the environment, region size, and socio-economic conditions. The recommendation is to enhance the role and functions of the mukim as environmental monitors and natural resource managers to ensure effective spatial planning, specifically in the Kuta Alam sub-district mukim, so that it is prepared to face future spatial planning challenges. Thus these efforts are processes that help and lead to sustainability to be used as policy input in Banda Aceh City. Keywords: Revitalization, Spatial Planning, Mukim Areas, Ecovillage Approach