Dinda Aulia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Prodi Ilmu Hukum 2025

Skripsi

ABSTRAK Dinda Aulia (2025) TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 74), pp., tabl., bibl. (Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.) Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarakat pesisir di Aceh adalah salah satu kelompok masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat miskin, sehingga masyarakat tersebut membutuhkan program pemberdayaan masyarakat dari pemeritah. Program pemberdayaan masyarakat pesisir dari DKP Aceh belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat pesisir, sehingga hal ini menjadi sebuah permasalahan hukum di Aceh. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh dan mengetahui apa saja hambatan beserta solusi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empirs, dimana penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan mewawancarai setiap stakeholder yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian menjadi responden dan informan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh sudah dilakukan oleh DKP Aceh dengan melaksanakan program peningkatan nilai tukar nelayan, program peningkatan nilai tukar pembudidaya ikan dan program peningkatan produksi garam. Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi ini belum dilaksanakan dengan maksimal, akibat terdapatnya beberapa hambatan di dalamnya seperti kurangnya aktifnya partisipasi masyarakat, biaya yang tinggi dari sarana dan prasarana yang diberikan, cuaca yang tidak stabil dan lambatnya pelaksanaan tindak lanjut dari program pemberdayaan tersebut. Semua hambatan tersebut bisa diatasi oleh DKP Aceh dengan beberapa upaya solutif yang dilakukan. Disarankan kepada DKP Aceh untuk mengatur ulang strategi dari program pemberdayaan masyarakat pesisir yang lebih berfokus pada program peningkatan kapasistas sumber saya manusia dan melakukan identifikasi ulang potensi wilayah gampong tersebut dengan berkoordinasi dengan perangkat gampong. Pemberdayaan masyarakat pesisir ini juga dapat didukung dengan Progam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkugan Perusahaan dan Program dari Gampong. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 166393 2025-07-24 11:35:56 2025-07-24 12:23:54 machine generated