Faradilla Syahnaz Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Theses

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI ABSTRAK Faradilla Syahnaz M. Jafar * Iskandar A. Gani ** Berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sengketa diselesaikan melalui akta perdamaian, namun memunculkan pertanyaan tentang keabsahan akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan istri, Namun, dalam praktiknya, ada PPAT yang digugat akibat akta yang dianggap cacat karena dibuat tanpa persetujuan pihak yang berhak. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 65/Pdt/2020/PT Bna, akta jual beli harta bersama dianggap melanggar hukum karena tidak disertai persetujuan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari akta jual beli atas harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan istri, tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli harta bersama tanpa persetujuan istri, dan kekuatan hukum serta pelaksanaan eksekusi akta perdamaian yang ditetapkan oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang diolah, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Akta jual beli harta bersama tanpa persetujuan istri dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan. PPAT yang lalai memastikan persetujuan tersebut dapat dimintai tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Akta perdamaian yang disahkan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi, sehingga menjadi solusi efektif dalam sengketa pertanahan. Pembatalan akta oleh PPAT dapat terjadi karena alasan perdata, pidana, atau administratif, dan membawa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, PPAT wajib bertindak cermat sesuai ketentuan hukum agar terhindar dari sanksi dan akta batal demi hukum. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar PPAT memastikan persetujuan semua pihak, terutama istri, dalam jual beli harta bersama untuk mencegah cacat hukum. BPN perlu meningkatkan pengawasan terhadap PPAT agar pembuatan akta sesuai aturan. Para pihak, hakim, dan notaris juga perlu memahami dan menerapkan akta perdamaian secara tepat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sah, adil, dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: Keabsahan, Akta Jual Beli, Harta Bersama. *** 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 166187 2025-07-24 01:08:04 2025-07-24 09:22:33 machine generated