Desi Izayanti Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2015 id Indonesia

Null

ABSTRAK Desi Izayanti, 2015 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TRANSAKSI ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK KEPENTINGAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (iv 58), pp., bibl,. tabl., Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.M.Kn Skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan hukum pidana mengenai transaksi organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi organ tubuh di Indonesia. Sebagaimana fakta di lapangan yang berbicara bahwa kasus transaksi organ tubuh sudah semakin marak terjadi akan tetapi sama sekali belum pernah ada kasus yang sampai ke pengadilan. Sebagai salah satu upaya mencapai kesembuhan penyakit, transplantasi menjadi salah satu alternatif penyembuhan yang paling dicari. Hal ini membuka peluang terjadinya perdagangan organ tubuh mengingat ketersediaan donor yang masih sedikit dan permintaan yang semakin banyak dari hari ke hari dasar hukum dari transplantasi di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat serta jaringan tubuh manusia. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pengertian transaksi transplantasi dasar hukumnya dan klasifikasi transplantasi dan untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana mengenai transaksi organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ tubuh.dalam berbagai undang-undang Metode penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum itu. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian Transaksi organ tubuh adalah salah satu bagian dari tindak pidana khusus. Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat serta jaringan tubuh manusia, dari uraian bisa kita ambil permasalahan yaitu bagaimana tinjauan umum tentang transaksi transplantasi dan dasar hukumnya dan klasifikasi transplantasi dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap transplantasi dalam berbagai undang-undang. Disarankan perlu sangat penting adanya upaya penegakan hukum guna menegakkan peraturan yang telah ada untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Penegakan ini menjadi penting dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh ini menjadi tindak pidana yang terorganisir dan mengakibatkan semakin sulit untuk diberantas. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 16573 2015-09-29 11:25:41 2015-10-12 14:04:21 machine generated