Electronic Theses and Dissertation

Prosedur penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pelaksanaan prosedur mengharuskan para pihak berada dalam domisili pengadilan yang sama, dalam Pasal 4 ayat 3(a) para pihak yang memiliki domisili hukum berbeda dapat menggunakan kuasa hukum diwilayah tergugat untuk mengajukan perkara gugatan sederhana namun, dalam pelaksanaannya para pihak justru lebih memilih menggunakan cara lain yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni memanipulasi domisili secara sementara agar perkaranya dapat diterima oleh pengadilan.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelanggaran syarat domisili pada penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengapa pelanggaran itu dilakukan, dan bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh merespon terhadap pelanggaran tersebut.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan teknik mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di dalam masyarakat. pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang terkait dengan penelitian ini, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola dan permasalahan yang ada dalam penerapan sistem Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran persyaratan dalam penerapan sistem gugatan sederhana, yakni terkait pemahaman para pihak terhadap syarat domisili yang sesuai dengan peraturan. Praktik di lapangan menunjukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan aturan yang berlaku, penggunaan celah hukum untuk menghindari pasal tersebut menjadi pelanggaran dalam penerapan gugatan sederhana.
Perlu adanya peningkatan pemahaman para pihak melalui para penegak hukum atau forum seminar mengenai prosedur gugatan sederhana, khususnya terkait dengan syarat domisili. Hal ini, dapat dilakukan Mahkamah Agung dengan memperjelas ketentuan dalam peraturan guna mengurangi interpretasi yang ambigu. Pelatihan para penegak hukum untuk menghindari adanya penerapan sistem gugatan sederhana yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

The procedure for dispute resolution through a simple lawsuit, as regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning the Procedures for the Settlement of Simple Lawsuits, requires that the parties involved must reside within the same jurisdiction of the court. Article 4 paragraph 3(a) stipulates that parties with different legal domiciles may be represented by legal counsel located in the jurisdiction of the defendant to file a simple lawsuit. However, in practice, parties often choose alternative methods that do not comply with the applicable regulations, namely by temporarily manipulating their domicile so that the case can be accepted by the court. The purpose of this writing is to explain the violation of domicile requirements in the application of simple lawsuits at the Banda Aceh District Court, the reasons such violations occur, and how judges at the Banda Aceh District Court respond to these violations. This research is empirical juridical in nature, using techniques that examine both the applicable legal provisions and their implementation in society. Data collection was conducted through library research and field research. Field research involved interviews with respondents relevant to this study, while library research was conducted by reviewing textbooks and statutory regulations. The data obtained were analyzed descriptively to identify patterns and issues in the implementation of the simple lawsuit system at the Banda Aceh District Court. The results of the study indicate that there are violations of requirements in the implementation of the simple lawsuit system, particularly related to the parties’ understanding of the domicile requirement as stipulated in the regulation. Field practices reveal discrepancies in the implementation of applicable rules, with legal loopholes being exploited to circumvent the relevant article, constituting a breach in the application of simple lawsuits. There is a need to enhance the understanding of the involved parties through legal practitioners or seminar forums, particularly regarding domicile requirements in simple lawsuit procedures. The Supreme Court could address this issue by clarifying the provisions in the regulation to reduce ambiguous interpretations. Furthermore, training for legal practitioners is necessary to ensure the application of the simple lawsuit system aligns with the prevailing rules.