Electronic Theses and Dissertation

Isu kerusakan lingkungan laut akibat praktik penangkapan ikan ilegal dan penggunaan alat tangkap destruktif menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Kota Banda Aceh. Dalam konteks ini, konsep ekonomi biru hadir sebagai solusi alternatif yang mengedepankan keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki peran penting dalam pengawasan kebijakan ekonomi biru di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mewujudkan kebijakan ekonomi biru di perairan laut Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah melakukan berbagai upaya, seperti edukasi kepada masyarakat, pengawasan aktivitas perikanan, serta menjalin kemitraan dengan lembaga adat Panglima Laot dan Instansi terkait lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas, kurangnya anggaran internal Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, lemahnya kesadaran hukum nelayan, serta kurangnya kesadaran masyarakat umum terkait sampah menjadi kendala utama. Kesimpulannya, peran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menerapkan kebijakan ekonomi biru sudah berada pada arah yang tepat, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek sumber daya, pengawasan, dan kolaborasi untuk menciptakan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan inklusif.
Kata Kunci: Ekonomi Biru, Kebijakan Publik, Dinas Kelautan dan Perikanan, Panglima Laot Banda Aceh.

The issue of marine environmental degradation due to illegal fishing practices and the use of destructive fishing gear has become a serious challenge in managing marine resources in Banda Aceh City. In this context, the concept of the blue economy emerges as an alternative solution that emphasizes a balance between ecosystem preservation and the improvement of coastal community welfare. The Aceh Marine and Fisheries Department plays a crucial role in supervising blue economy policies in the region. This study aims to examine the role of the Aceh Marine and Fisheries Department in implementing the blue economy policy in the coastal waters of Banda Aceh City, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as in-depth interviews, direct observations, and documentation. The findings indicate that the Department has made various efforts, including public education, monitoring fishing activities, and building partnerships with traditional institutions like Panglima Laot and other relevant agencies. However, limitations in human resources both in quality and quantity insufficient internal funding, low legal awareness among fishermen, and the general public’s lack of awareness regarding waste management remain the main challenges. In conclusion, the role of the Aceh Marine and Fisheries Department in implementing the blue economy policy is on the right track, but it still requires strengthening in terms of resources, oversight, and collaboration to achieve sustainable and inclusive marine governance. Keywords: Blue Economy, Public Policy, Marine and Fisheries Department, Panglima Laot Banda Aceh