Electronic Theses and Dissertation

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi suatu kebutuhan
penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong meluncurkan
Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai upaya inovatif dalam mendigitalisasi
administrasi desa. Sistem Informasi Gampong adalah suatu sistem yang dibangun dan
dibentuk oleh pemerintah Aceh secara terintegrasi untuk mendukung pelayanan
masyarakat gampong. Hasil observasi menunjukkan pelaksanaan SIGAP di
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum berjalan maksimal, meskipun
wilayah ini menjadi pusat perkantoran DPMG. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Gampong melalui analisis SWOT dengan
mengacu pada teori SWOT Fajar Nur’aini yang mencakup empat indikator yaitu
strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Metode yang digunakan adalah
kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Sistem Informasi
Gampong pada Kecamatan Biturrahman belum berjalan maksimal, pelaksanaan
SIGAP dilihat dari aspek kekuatan, segi peraturan sudah sangat mendukung, namun
tidak adanya penyelarasan dengan pihak pemerintah kota meskipun sudah memiliki
kesiapan infrastruktur yang baik, SDM, dan efisiensi sistem, menjadikan pelaksanaan
SIGAP tidak efektif. Pelaksanaan yang terkendala lainnya oleh kelemahan yaitu tidak
adanya instruksi dari pihak pemerintah kota, minimnya pelatihan teknis, kurangnya
dukungan dana, dan adanya tumpang tindih aplikasi juga menjadikan pelaksanaan
SIGAP menjadi tidak maksimal. Meskipun di lihat dari sisi lain SIGAP memiliki
peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan
prilaku aparatur gampong yang terbuka, akan tetapi tidak di manfaatkan dengan baik.
Adapun dari segi ancaman terdapat potensi kebocoran data, lemahnya integrasi sistem
dan risiko ketergantungan pada metode manual bila SIGAP tidak di jalankan. Oleh
karena itu pemerintah kota harus memberikan instruksi agar terjadi penyelarasan
dengan peraturan pemerintah provinsi, memberikan pelatihan teknis berkelanjutan
serta dukungan anggaran yang memadai, selain itu, penguatan keamanan data di
tingkat gampong dan integrasi antar aplikasi perlu dilakukan agar SIGAP dapat
berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Sistem Informasi Gampong, Analisis SWOT, Pemerintahan Gampong, SIGAP, Baiturrahman.

Digital transformation in village governance has become an important necessity in realizing transparent and accountable public services. The Aceh government, through the Gampong Community Empowerment Agency, launched the Gampong Information System (SIGAP) as an innovative effort to digitize village administration. The Gampong Information System is a system developed and established by the Aceh government in an integrated manner to support gampong community services. Observations indicate that the implementation of SIGAP in Baiturrahman District, Banda Aceh City, has not been optimal, despite the area being the administrative center of the DPMG. This study aims to assess the implementation of the Village Information System through a SWOT analysis, referencing Fajar Nur’aini’s SWOT theory, which includes four indicators: strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Village Information System in Baiturrahman District has not been optimal. From the perspective of strengths, the regulatory framework is highly supportive; however, the lack of coordination with the city government, despite having adequate infrastructure, human resources, and system efficiency, renders the implementation of SIGAP ineffective. Other implementation challenges stem from weaknesses such as the absence of instructions from the city government, insufficient technical training, lack of financial support, and overlapping applications, all of which contribute to the SIGAP system not functioning optimally. Although SIGAP has potential for development through collaboration with universities and the open attitude of village officials, this potential is not being fully utilized. In terms of threats, there is a potential for data breaches, weak system integration, and the risk of reliance on manual methods if SIGAP is not implemented. Therefore, the city government must issue instructions to align with provincial government regulations, provide ongoing technical training, and ensure adequate budgetary support. Additionally, strengthening data security at the village level and integrating applications are necessary to ensure SIGAP operates effectively, efficiently, and sustainably. Keywords : Village Information System, SWOT Analysis, Village Government, SIGAP, Baiturrahman.