ARIF ABDILLAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala 2025

Skripsi

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi suatu kebutuhan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, dan akuntabel. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong meluncurkan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai upaya inovatif dalam mendigitalisasi administrasi desa. Sistem Informasi Gampong adalah suatu sistem yang dibangun dan dibentuk oleh pemerintah Aceh secara terintegrasi untuk mendukung pelayanan masyarakat gampong. Hasil observasi menunjukkan pelaksanaan SIGAP di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum berjalan maksimal, meskipun wilayah ini menjadi pusat perkantoran DPMG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Gampong melalui analisis SWOT dengan mengacu pada teori SWOT Fajar Nur’aini yang mencakup empat indikator yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Sistem Informasi Gampong pada Kecamatan Biturrahman belum berjalan maksimal, pelaksanaan SIGAP dilihat dari aspek kekuatan, segi peraturan sudah sangat mendukung, namun tidak adanya penyelarasan dengan pihak pemerintah kota meskipun sudah memiliki kesiapan infrastruktur yang baik, SDM, dan efisiensi sistem, menjadikan pelaksanaan SIGAP tidak efektif. Pelaksanaan yang terkendala lainnya oleh kelemahan yaitu tidak adanya instruksi dari pihak pemerintah kota, minimnya pelatihan teknis, kurangnya dukungan dana, dan adanya tumpang tindih aplikasi juga menjadikan pelaksanaan SIGAP menjadi tidak maksimal. Meskipun di lihat dari sisi lain SIGAP memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan prilaku aparatur gampong yang terbuka, akan tetapi tidak di manfaatkan dengan baik. Adapun dari segi ancaman terdapat potensi kebocoran data, lemahnya integrasi sistem dan risiko ketergantungan pada metode manual bila SIGAP tidak di jalankan. Oleh karena itu pemerintah kota harus memberikan instruksi agar terjadi penyelarasan dengan peraturan pemerintah provinsi, memberikan pelatihan teknis berkelanjutan serta dukungan anggaran yang memadai, selain itu, penguatan keamanan data di tingkat gampong dan integrasi antar aplikasi perlu dilakukan agar SIGAP dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kata Kunci : Sistem Informasi Gampong, Analisis SWOT, Pemerintahan Gampong, SIGAP, Baiturrahman. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 164155 2025-07-21 13:15:27 2025-07-21 16:12:55 machine generated