Electronic Theses and Dissertation

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut yang melimpah, sehingga sektor perikanan berperan strategis dalam menopang perekonomian dan ketahanan pangan. Namun, pemanfaatannya menghadapi tantangan seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing serta hambatan perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mewujudkan tata kelola perikanan berkelanjutan di Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Biddle dan Thomas (1966) yang mencakup ekspektasi, norma, performa, evaluasi, dan sanksi. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengelola perikanan dengan transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada nelayan. Meski aturan formal dan nilai adat diterapkan, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan partisipasi masih kurang. Program belum efektif dan merata karena sosialisasi minim, sehingga perlu peningkatan tindakan dan keterlibatan publik. Evaluasi dan sanksi berjalan, tapi pengawasan dan disiplin pegawai perlu diperkuat untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterlambatan perizinan dan distribusi hasil tangkapan. Kesimpulannya, dinas berperan signifikan namun perlu peningkatan kapasitas institusi dan sinergi antar lembaga. Disarankan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh perlu memperkuat pengelolaan perikanan dengan pendekatan partisipatif, meningkatkan sosialisasi, melibatkan tokoh adat dan nelayan dalam kebijakan, memperketat pengawasan, serta mendukung fasilitas pasca tangkap dan pengelolaan produk bernilai tambah. Masyarakat dan nelayan juga diharapkan meningkatkan kesadaran menjaga sumber daya laut dengan mematuhi aturan, mengolah hasil tangkapan secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, dan aktif mengikuti edukasi agar praktik perikanan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Guna tata kelola perikanan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal di masa depan.

Kata Kunci: Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, IUU Fishing, Kota Banda Aceh.

Indonesia as an archipelagic country has abundant marine wealth, so the fisheries sector plays a strategic role in supporting the economy and food security. However, its utilization faces challenges such as Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing and licensing barriers. This study aims to analyze the role of the Aceh Marine and Fisheries Service in realizing sustainable fisheries governance in Banda Aceh City. The theory used is role theory according to Biddle and Thomas (1966) which includes expectations, norms, performance, evaluation, and sanctions. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the community expects the Aceh Marine and Fisheries Service to manage fisheries transparently, sustainably, and in favor of fishermen. Although formal rules and customary values are implemented, transparency, accountability, compliance, and participation are still lacking. The program has not been effective and equitable because socialization is minimal, so it needs to increase public action and involvement. Evaluations and sanctions are ongoing, but supervision and discipline of employees need to be strengthened to maintain accountability and public trust. However, there are still obstacles such as delays in licensing and distribution of catches. In conclusion, the service plays a significant role but needs to increase institutional capacity and synergy between institutions. It is suggested that the Aceh Marine and Fisheries Service needs to strengthen fisheries management with a participatory approach, increase socialization, involve indigenous leaders and fishermen in policies, tighten supervision, and support post-catch facilities and value-added product management. The community and fishermen are also expected to increase awareness of protecting marine resources by complying with regulations, processing catches wisely, maintaining environmental cleanliness, and actively participating in education so that fisheries practices are more environmentally friendly and sustainable. In order for sustainable fisheries governance to be realized optimally in the future. Keyword: Sustainable Fisheries Governance, Aceh Marine and Fisheries Service, IUU Fishing, Banda Aceh City