<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="164113">
 <titleInfo>
  <title>PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERIKANAN BERKELANJUTAN DI KOTA BANDA ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>MUHAMMAD REZQI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut yang melimpah, sehingga sektor perikanan berperan strategis dalam menopang perekonomian dan ketahanan pangan. Namun, pemanfaatannya menghadapi tantangan seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing serta hambatan perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mewujudkan tata kelola perikanan berkelanjutan di Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Biddle dan Thomas (1966) yang mencakup ekspektasi, norma, performa, evaluasi, dan sanksi. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengelola perikanan dengan transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada nelayan. Meski aturan formal dan nilai adat diterapkan, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan partisipasi masih kurang. Program belum efektif dan merata karena sosialisasi minim, sehingga perlu peningkatan tindakan dan keterlibatan publik. Evaluasi dan sanksi berjalan, tapi pengawasan dan disiplin pegawai perlu diperkuat untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterlambatan perizinan dan distribusi hasil tangkapan. Kesimpulannya, dinas berperan signifikan namun perlu peningkatan kapasitas institusi dan sinergi antar lembaga. Disarankan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh perlu memperkuat pengelolaan perikanan dengan pendekatan partisipatif, meningkatkan sosialisasi, melibatkan tokoh adat dan nelayan dalam kebijakan, memperketat pengawasan, serta mendukung fasilitas pasca tangkap dan pengelolaan produk bernilai tambah. Masyarakat dan nelayan juga diharapkan meningkatkan kesadaran menjaga sumber daya laut dengan mematuhi aturan, mengolah hasil tangkapan secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, dan aktif mengikuti edukasi agar praktik perikanan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Guna tata kelola perikanan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal di masa depan.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, IUU Fishing, Kota Banda Aceh.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>164113</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-07-21 12:46:09</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-07-21 14:33:57</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>