Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
JULIAN FIRDAUS, PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
BAGI PEKERJA SEKTOR USAHA
WARUNG KOPI (Suatu Penelitian Pekerja
Warung Kopi di Dua Kecamatan Kota
Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas
Syiah Kuala. (v, 50) pp., bibl., app.
( Prof. Dahlan. S.H., M.H. )
Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan disebutkan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Dua Kecamatan dalam Kota Banda Aceh
pekerja jasa usaha warung kopi tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis,
sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pekerja tidak terlaksana dengan
baik dan ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan
seseorang memilih bekerja pada sektor informal, pelaksanaan hak dan kewajiban
bagi pekerja sektor informal dan hambatan dalam pembuatan perjanjian kerja
secara tertulis bagi pekerja sektor informal.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari
peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian ini. penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data
primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang
memilih bekerja pada sektor informal yaitu faktor ekonomi guna untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, faktor pendidikan dengan daftar riwayat pendidikan yang
rendah, dan faktor persaingan. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pekerja sektor
informal di Kota Banda Aceh tidak maksimal, masi h banyak pengusaha yang
melakukan pengabain dikarenakan perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis.
Faktor hambatan dalam pembuatan perjanjian tertulis secara tertulis dikarenakan
faktor kepercayaan antara para pihak karena sistem recruitment pekerja
berdasarkan orang yang terlebih dahulu sudah dikenal, faktor kurangnya
pengetahuan dari pekerja akan pentingnya pembuatan perjanjian kerja secara
tertulis dan faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap para
pekerja terkait ketenagakerjaan.
Disarankan kepada pemerintah agar dapat menyediakan lapangan-lapangan kerja yang layak guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disarankan
kepada pengusaha untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis bagi pekerja
untuk kejelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Disarankan agar
pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap pekerja terkait ketenagakerjaan

Tidak Tersedia Deskripsi