Setia Pertiwi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025

Skripsi

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara tidak dapat dipinjam pakaikan kepada pihak lain apabila pemanfaatannya dilakukan untuk tujuan komersial. Namun, pada kenyataannya, Bank Aceh Syariah selaku pihak swasta memanfaatkan lahan milik negara di Pelabuhan Balohan Sabang untuk kepentingan komersial melalui skema pinjam pakai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penggunaan lahan untuk Pembangunan mesin Anjungan Tunai Mandiri di Pelabuhan Balohan Sabang, menjelaskan faktor penyebab belum dibayarkannya harga sewa lahan oleh Bank Aceh Syariah, dan menjelaskan upaya penyelesaian pembayaran tagihan atas harga sewa penggunaan lahan yang dilakukan antara pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan pihak Bank Aceh Syariah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan untuk pembangunan mesin Anjungan Tunai Mandiri oleh Bank Aceh Syariah awalnya digunakan berdasarkan skema pinjam pakai dengan Dinas Perhubungan Aceh. Setelah pengelolaan Pelabuhan Balohan dialihkan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, status penggunaan lahan diubah menjadi sewa. Penyebab belum dibayarkannya sewa oleh Bank Aceh Syariah adalah karena lahan masih berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Aceh dan hanya didasarkan pada perjanjian pinjam pakai. Upaya yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang selaku pengelola baru melakukan alih status lahan dan menyusun perjanjian sewa yang sah di hadapan notaris. Sejak perjanjian tersebut berlaku, Bank Aceh Syariah mulai membayar sewa lahan secara berkala sesuai kesepakatan. Disarankan agar Pemerintah tidak menggunakan mekanisme perjanjian pinjam pakai dalam pemanfaatan lahan negara untuk kepentingan komersial. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pengelola aset negara di Kawasan Sabang juga diharapkan memastikan seluruh kerja sama dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan secara aktif menyusun perjanjian yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 164097 2025-07-21 12:36:02 2025-07-21 15:55:44 machine generated